TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung RI menyita lagi aset milik tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pemblokiran tanah bertujuan agar aset yang dimiliki tersangka tidak berpindah tangan. Namun, dia tidak membeberkan berapa sertifikat tanah lagi yang diblokir oleh penyidik Kejagung RI.

"Jangan sampai sertifikat atau tanah dialihkan ke pihak lain. Diblokir dulu, kemudian mekanismenya nanti penyidik akan mengajukan persetujuan penyitaan ke ketua pengadilan," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono di Gedung Bundar, Kejagung, Senin (20/1/2020).

Hari mengatakan, Kejagung telah kembali memblokir sertifikat tanah yang dimiliki oleh Komisioner Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

"Ada tambahan (Pemblokiran sertifikat tanah, Red), masih dipilah-pilah cukup banyak," kata Hari.

Ia menyebut Direktorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Jampidsus Kejagung RI memblokir sertifikat tanah milik Benny.

Selain menyita kendaraan mewah, Direktorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) juga menyita aset sertifikat tanah yang diduga milik para tersangka korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hingga Kamis (16/1/2020), tim penyidik telah menyita total 156 sertifikat tanah yang dimiliki tersangka.

Seluruh sertifikat tanah itu ialah milik Komisaris Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Baca: Ada Negara Lain Masuk Tanpa Izin, Menhan Prabowo: Kedaulatan Tidak Bisa Ditawar

Baca: Kasus Pelanggaran HAM Janji Dituntaskan Jika Berkas Memenuhi Syarat Materil dan Formil

"Jadi ada 84 pemblokiran terhadap tanah yang diduga milik tersangka BT (Benny Tjokrosaputro, Red). Ada 72 juga tanah yan diduga milik BT," kata Hari Setiyono.

Adapun Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan berpotensi memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meski demikian, pemanggilan tersebut tergantung kebutuhan pemeriksaan.

Kami sedang memeriksa semua saksi-saksi yang terlibat pasti kami tindak lanjuti. Bukan hanya perorangan, siapa dan siapa. Semua, jika masih ada keterlibatannya di situ akan kami periksa," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Senin.

Kasus dugaan megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyeret OJK. Sebab, OJK dinilai lalai melakukan pengawasan kepada perusahaan asuransi plat merah tersebut.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono menyebutkan, hingga kini, pihaknya mengklaim telah memeriksa sejumlah orang dari OJK terkait kasus Jiwasraya.

"Sudah beberapa (Dari OJK, Red) sudah dimintai keterangan untuk memberikan keterangan sebagai lembaga yang berwenang memberikan pengawasan," kata Hari.

Baca: Soal WNI Disandera Abu Sayyaf, Mahfud MD: Aneh Baru Bebas Tiga, Diambil Lagi Lima Orang

Baca: Jawaban Prabowo Setelah Dikritik PKS karena Sudah 7 Kali Kunjungan ke Luar Negeri Selama jadi Menhan

Namun demikian, ia tidak membeberkan secara lanjut ihwal siapa nama-nama dari OJK yang telah diperiksa penyidik Kejagung. Yang jelas, totalnya sekitar 2 orang.

"Lupa saya. Saya buka lagi nantinya. Kalau tidak salah 2 orang," ungkap dia.

Ketika disinggung apakah ada kelalaian pengawasan dari OJK, Hari enggan berkomentar. Dia menyatakan, saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan.

"Penyidik tentu akan mengaitkan itu dengan pemeriksaan yang nantinya akan kita lakukan," kata Hari dia.

Bentuk Tim

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi ABRI (Asabri).

"Iya, (untuk kasus) Asabri sudah kita bentuk tim investigasi. Sudah, sudah (jalan)," ujar Prabowo, setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan pihaknya akan menegakkan hukum apabila memang terjadi pelanggaran dalam kasus ini.

"Juga saya kira penegak hukum sudah bertindak ya. Kita akan tegakan hukumlah semuanya," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, isu Asabri mulai mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Bahkan Mahfud mengatakan dugaan korupsi di Asabri tak kalah fantastis dari kasus Jiwasraya. Mahfud MD menilai dugaan korupsi ini mencapai di atas Rp 10 trilun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud.

Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Asabri ini adalah asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri.

Diketahui, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019. Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen. (Tribun Network/igm/vin)