TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya di Komisi VI DPR RI sudah memulai kerja dengan menggelar rapat perdana untuk membahas Kerangka Acuan Kerja (KAK), pada Kamis (23/1/2020).

Namun, fraksi Partai Demokrat, yang mendapatkan alokasi dua kursi, juga masih belum mengirimkan nama kadernya sama sekali untuk menjadi anggota Panja Jiwasraya hingga rapat perdana digelar hari ini.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Aria Bima usai rapat perdana di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca: Teddy Tjokrosaputro Memilih Bungkam Usai Diperiksa Kejagung Soal Kasus Jiwasraya

Baca: Kuasa Hukum: Medium Term Notes Hanson Sudah Lunas di 2016, Tidak Ada Utang ke Jiwasraya

Baca: Melalui Panja Berharap Aktor Intelektual Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi Jiwasraya Terungkap

"Kalau Demokrat belum ada sampai hari ini," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Aria Bima mengatakan, hal itu terjadi setelah karena Partai Demokrat bersama PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dalam rapat internal di Komisi VI.

Hanya saja PKS tetap mengirimkan nama kadernya sebagai anggota Panja Jiwasraya.

"Tidak mengirim karena fraksi Demokrat akan berusaha untuk memberikan masukan kepada fraksi-fraksi lain supaya penyelesaian persoalan gagal bayar ini lebih efektif menggunakan mekanisme instrumen pansus. Pansus itu menurut UU MD3, kebijakan yang dinilai ada pelanggaran UU dan terjadi pelanggran konstitusi," jelas Aria Bima.

Namun, Aria Bima tidak menpersoalkan ketidakhadiran Demokrat di Panja.

Karena, kata dia, mayoritas yakni 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR menyetujui terbentuknya Panja Jiwasraya

"Tanpa Demokrat enggak hadir tadi di acara panja dan kami tidak mempersoalkan karena dari 9 fraksi 8 sudah menyetujui," jelasnya.

Panja Jiwasraya Komisi VI DPR

Komisi VI DPR mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Wakil Ketua Komisi Martin Manurung mengatakan, semua fraksi di DPR menyerahkan nama-nama anggota, kecuali fraksi Partai Demorkat.

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI juga mengesahkan dua panja yaitu Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.