TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menolak tawaran kerja sama keamanan terkait sengketa perairan Natuna menyusul pelanggaran kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam diskusi bertajuk "Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia" di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Mahfud MD menceritakan, tawaran kerja sama itu datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr saat pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam pada Jumat (24/1/2020).

Ia menolak tawaran tersebut untuk menghindari Indonesia terjebak dalam perang proksi atau proxy war antara AS dan China terkait sengketa perairan Natuna.

"Kepada saya, dia bertanya soal Laut Cina Selatan, apa yang bisa dikerjasamakan, dibantu. Saya bilang, tidak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu. Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China, padahal kita tidak (perang dengan China)," ujar Mahfud.

Perang proksi merupakan perang antar dua negara yang terjadi akibat dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam perselisihan.

Baca: Kakak Beradik Warga Negara China Suspect Corona Diperbolehkan Pulang dari RSUP Sanglah

Baca: Apa Penyebab Virus Corona dan Mengapa Sangat Mengerikan? Terbongkar Dugaan Kecerobohan China Ini

Diketahui, sejak Maret 2018, Amerika Serikat dan China terlibat perang dagang dengan saling balas mengeluarkan kebijakan pengenaan bea masuk tinggi untuk barang-barang ekspor negara lawannya.

Mahfud menegaskan, selain Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei dan Vietnam juga mempunyai perkara dengan China menyangkut perbatasan wilayah di Laut China Selatan.

Tetapi, Indonesia mengambil sikap posisi untuk tidak akan menempuh jalur negosiasi bilateral.

Sebab, Indonesia menganggap tidak pernah berperkara dan menganggap China tidak mempunyai punya hak di perairan ZEE.

"Kalau melakukan dagang, langsung usir saja," tandasnya.

Mahfud juga mengungkapkan, pihak Kedutaan Besar Tiongkok juga telah menemuinya setelah terjadi saling klaim di perairan Natuna.

Baca: Anak Pejabat Tarakan Kuliah di Hubei, Nasibnya Sempat Terlunta karena Wabah Virus Corona

Baca: Mahfud Sebut Jurnalis Mongabay Sudah Dibebaskan

Namun, ia menyampaikan kepada pihak Kedubes China bahwa Indonesia tidak akan bernegosiasi mengenai Laut Natuna. Sebab, wilayah Laut Natuna telah ditetapkan hukum internasional berada di ZEE Indonesia dan menjadi wilayah kedaulatan RI.

"Secara hukum internasional sudah menyatakan itu wilayah kami, dan akan kami pertahankan dengan segala cara, maka itu kita tidak berunding," ujarnya.