TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menolak bantuan dari Amerika Serikat terkait polemik Perairan Natuna.

Mahfud MD mengatakan, saat ini Indonesia tidak memerlukan bantuan dari negara mana pun untuk mengatasi persoalan di Perairan Natuna.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr.

"Saya bilang enggak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu," kata Mahfud di kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu (25/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, akan terjadi konflik antara Indonesia dengan China, apabila kita menerima bantuan dari Amerika Serikat.

Ia hanya akan berupaya untuk mengusir kapal-kapal China dari Perairan Natuna.

"Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China. Padahal kita tidak (bersengketa). Pokoknya kita usir," kata dia.

 "Sehingga kita tidak terjebak pada perang proksi. Kita enggak mau, enggak ada perundingan dengan China. Enggak perlu bantuan (AS)," lanjutnya.

Mahfud MD mengatakan, Indonesia berpegang pada Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Konvensi tersebut menyatakan, kawasan Perairan Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Mengutip Wartakotalive.com, Mahfud MD dengan tegas menyebut, Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan China terkait polemik Perairan Natuna.

"Saya katakan (kepada) Cina, kami pokoknya tidak akan ada negosiasi," katanya, Sabtu (25/1/2020).

"Tidak akan ada tawar-menawar mengenai Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, tidak ada," jelasnya.

"Pokoknya kami tidak mau berunding soal itu," tegas Menko Polhukam.