‎Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 100 hari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin dilihat cenderung negatif baik di bidang penegakan pelanggaran HAM maupun kasus korupsi.

Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar meminta dalam penegakan hukum, Jokowi diminta tegas, tidak malah mencla-mencle.

Baca: Anggota Dewas KPK sebut Izin Penggeledahan dan Penyitaan Berlaku 30 Hari

"‎Pak Jokowi harus menerima prinsip berani menegakkan hukum, bukan mencla-mencle. Selama ini kan dia mencla-mencle menyerahkan ke polisi, menyerahkan ke ini. Tapi dia seperti tidak mau tahu dan dia cenderung melindungi pelaku pelanggaran HAM," tutur Haris Azhar, Senin (27/1/2020) di Kejagung, Jakarta.

Haris Azhar juga menyoroti beberapa kasus mulai dari Munir, Novel hingga kekerasan pada para mahasiswa yang penanganannya tidak ‎jelas.

Padahal, semua bahan terkait kasus-kasus tersebut sudah disampaikan pada Jokowi.

Baca: Kemenpan RB: Jumlah Tenaga Honorer Lolos Seleksi CPNS Lebih Banyak Dibanding Pelamar Umum

Namun Haris Azhar menilai Jokowi cenderung menyelesaikan secara parsial dan pillih-pilih.

"Menurut saya dia harusnya paham prinsip penegakkan hukum itu lurus dan tidak boleh pilih-pilih. Harusnya dia bisa panggil orang, minta masukan dan kawal itu. Tapi dia tidak melakukan itu, sibuk sama pencitraan," tambahnya.

Kasus pelanggaran HAM belum tuntas dan muncul korupsi baru

Haris Azhar turut mengomentari 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tepat hari ini, Senin (27/1/2020).

Diketahui, 100 hari Jokowi-Maruf Amin dihitung sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019.