Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Sadewo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus sistem zonasi sekolah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menurut Sadewo, sistem zonasi tidak tepat diterapkan di Indonesia.

Ia menilai sistem tersebut lebih cocok diterapkan di negara yang kualitas pendidikannya sudah merata.

"Menurut saya sistem zonasi ini sangat tidak tepat dilakukan di Indonesia. Hanya tepat dilakukan di negara maju di Amerika dan Eropa," ujar Sadewo di ruang rapat Komisi X, Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Baca: Komisi X Minta MenPAN-RB Beri Porsi Khusus Guru Honorer Daftar ASN

Sadewo mengatakan Komisi X DPR akan mendukung sepenuhnya jika Nadiem Makarim menghapus kebijakan tersebut.

Menurutnya, siswa memiliki kebebasan untuk sekolah yang lebih baik jika kebijakan tersebut dihapus.

"Saya menanti kebijakan dari menteri yang baru. Kalau pak menteri buat kebijakan bahwa zonasi dihapus, kami dukung dan Insya Allah dapat dukungan masyarakat Supaya ada kebebasan bagi anak untuk dapat sekolah yang lebih baik," tutur Sadewo.

Baca: Komisi X DPR Minta Penjelasan Nadiem Soal Program Merdeka Belajar

Seperti diketahui, Nadiem mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI pada sore ini, Selasa (28/1/2020).

Raker tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi X DPR RI yakni, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, serta Wakil Ketua Komisi X diantaranya Dede Yusuf, Agustina Wilujeng, Hetifah Sjaifudian, dan Abdul Fikri Faqih.

Baca: Tiba-tiba Ditantang Ponakannya Nyanyi Duet, Wishnutama Ternyata Jago Nge-rap: Lihat Aksi Kerennya!

Raker ini akan mendengarkan penjelasan mengenai restrukturisasi di Kemendikbud, evaluasi program kegiatan Kemendikbud pada 2019, evaluasi pelaksanaan DAK pendidikan 2019, dan kondisi sarana prasarana pendidikan di daerah bencana.

Minta Nadiem jelaskan program Merdeka Belajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI pada sore ini, Selasa (28/1/2020).

Raker tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi X DPR RI yakni, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, serta Wakil Ketua Komisi X diantaranya Dede Yusuf, Agustina Wilujeng, Hetifah Sjaifudian, dan Abdul Fikri Faqih.

Dalam pembukaan raker, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pihaknya ingin mendengarkan penjelasan dari Nadiem terkait program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud.

Baca: Komisi X Minta MenPAN-RB Beri Porsi Khusus Guru Honorer Daftar ASN

Baca: Tenaga Honorer Mengadu ke Komisi X DPR RI agar dimudahkan Jadi PPPK

"Terkait program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kami ingin menanyakan dan kami menungggu. Kami ingin mendapatkan hasil riset dan analisa terkait program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka untuk disampaikan ke Komisi X," ujar Syaiful di ruang rapat Komisi X, Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Syaiful mengatakan tingga seminggu lagi, Nadiem menjabat sebagai Mendikbud selama 100 hari. 
Menurut Syaiful, saat ini adalah momen yang tepat untuk mendengarkan penjelasan dari Nadiem.

"Mas menteri tinggal seminggu lagi menuju 100 hari yang kita tunggu-tunggu. Ibaratnya ini termin pertama dari proses kinerja," ucap Syaiful.

Rencananya raker ini akan mendengarkan penjelasan mengenai restrukturisasi di Kemendikbud, evaluasi program kegiatan Kemendikbud pada 2019, evaluasi pelaksanaan DAK pendidikan 2019, dan kondisi sarana prasarana pendidikan di daerah bencana.