TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap keluarga Presiden Joko Widodo yang mengikuti Pilkada 2020.

Menurut Abhan, pengawasan terhadap keluarga Presiden tetap sama dengan peserta pemilu lain.

"Kalau atensi khusus tidak. Sebab itu kan hak setiap warga negara. Kepada semua kami akan lakukan pengawasan dan di mata hukum semua sama," ujar Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Abhan mengakui bahwa majunya keluarga Presiden dalam pilkada berpotensi menimbulkan penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki.

Karena itu, Bawaslu akan mencermati aktivitas kampanye keluarga Presiden.

"Kita lihat dalam prosesnya. Kan ada aturan soal tak boleh melibatkan ASN, pejabat negara, kemudian harus cuti dan sebagainya. Itu harus kita awasi dan per item kegiatan kampanye itu jadi pengawasan kami," jelas Abhan.

Dia menambahkan, adanya potensi dinasti politik menjadi salah satu pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2020.

"Dinasti politik termasuk bagian dari sekian indikator (kerawanan pilkada)," katanya.

Diketahui, anggota keluarga Jokowi disebut akan maju dalam Pilkada 2020 ini.

Salah satunya, yaitu putra sulung Gibran Rakabuming Raka yang akan mencalonkan diri di Pemilihan Wali Kota Solo.

Kemudian, menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution juga akan mencalonkan menjadi Wali Kota Medan di Pilkada 2020.

Ada pula adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto juga akan mencalonkan diri menjadi Bupati Gunungkidul.

Termasuk paman dari menantu Jokowi, yakni Doli Sinomba Siregar yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.

270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Keluarga Jokowi Ikut Pilkada 2020, Bawaslu: Kita Awasi "
Penulis : Dian Erika Nugraheny