Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyayangkan kondisi perekonomian saat ini yang menurutnya mengarah pada kegagalan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan SMI berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, realisasi APBN 2019 seakan tak memperlihatkan prestasi SMI yang pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani, Kamis (30/1/2020).

Merujuk laporan tentang realisasi APBN 2019 yang dipaparkan SMI pada rapat kerja hari ini, Misbakhun menyatakan banyak hal tentang perekonomian nasional pada tahun lalu yang berjalan di luar skenario yang disepakati pemerintah dan DPR.

Baca: Sri Mulyani Sempat Dipermalukan Bank Dunia Akibat Angka Stunting Tinggi

Baca: Sri Mulyani: Indonesia Makin Menarik, Dampaknya ke Pertahanan Makin Besar

Baca: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani dan Erick Thohir Beresi Jiwasraya dan Asabri

"Kalau kita lihat realisasi seperti ini tidak bisa menggambarkan bahwa Pak Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia. Realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai," kata Misbakhun.

Sebagai anggota DPR dari partai yang menjadi salah satu pendukung utama Jokowi, Misbakhun mengaku tak rela jika Presiden Ketujuh RI itu dipermalukan akibat kinerja perekonomian yang buruk.

Menurutnya, seharusnya SMI yang telah dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menkeu bisa menunjukkan kinerja positif.

"Saya tidak ingin Pak Jokowi yang sudah meng-hire Menkeu terbaik di dunia, kemudian orang mempermalukannya. Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya," ujarnya.

Dalam raker itu Menkeu SMI menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan capaian tahun 2018.

Namun masalahnya, kata Misbakhun, terjadi defisit akibat penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp1.331 triliun dari target Rp 1.577 triliun dalam APBN 2019.

Menurut Misbakhun, ada defisit sebesar Rp 246 triliun yang memberikan tekanan kepada APBN 2019.

Anehnya, tutur politikus yang dikenal getol mendukung Jokowi itu, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020.

"KADIN juga menyampaikan bahwa mereka juga mempunyai banyak pertanyaan, kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7 persen, tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak. Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu," katanya.

Untuk diketahui, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun.

Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari utang sebesar Rp 351,9 triliun, investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 25 triliun.

Misbakhun mengaku sudah berkali-kali mengingatkan SMI agar tak salah membuat asumsi tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ataupun realisasi PPh migas dalam APBN 2019.

"Kenapa desainnya masih seperti ini lagi?," pungkasnya.