Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin sudah memasuki 100 hari pada 30 Januari 2020.

Terhitung sejak Kabinet Jokowi-Maruf dilantik pada 23 Oktober 2019.

Jelang 100 hari, banyak gebrakan ataupun kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian publik, khususnya di bidang hukum.

Fraksi PPP di DPR RI mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam menangani, mengungkap dan menahan sejumlah mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya dan tersangka lainnya.

"Fraksi PPP mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung RI yang telah memproses hukum dugaan pidana korupsi bagi direksi dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dalam kasus PT Jiwasraya," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/1/2020).

Baca: 100 Hari Kerja Jokowi-Maruf, Analis Politik: Rapor Merah pada Poin Hak Asasi Manusia

Baca: POPULER- Rocky Gerung Beri Nilai 9 untuk 100 Hari Jokowi-Maruf, Alasannya Bikin Said Didu Tertawa

Baca: Tak Terima Jokowi Disalahkan dalam Kasus Pelanggaran HAM, Politisi NasDem: Gus Dur Juga Enggak Bisa

Selain itu, Fraksi PPP mengapresiasi penegakan hukum terhadap aplikasi finansial ilegal, pengembangan perumahan berkedok syariah dan termasuk penipuan-penipuan berkedok kerajaan yang meresahkan masyarakat.

"Namun, Fraksi PPP meminta pemerintah dapat melakukan pencegahan kasus-kasus sejenis di masa depan sehingga tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban,"jelasnya.

Masih dalam aspek penegakan hukum, lebih lanjut ia menjelaskan, kehadiran UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serta merta melemahkan Lembaga antirasuah tersebut sebagaimana anggapan sebagian orang.

Karena faktanya di bawah kepemimpinan yang baru, KPK tetap menjalankan fungsinya dengan baik yang periode ini mulai diawasi Dewan Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang berpengalaman dan berintegritas tinggi.

Di bidang Politik, secara umum, Fraksi PPP menilai stabilitas politik dan keamanan dalam negeri berlangsung stabil. Hanya di beberapa daerah yang masih berlangsung gangguan keamanan dan terorisme, seperti di Papua.

"Hal ini akan menjadi modal penting untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Kesuksesan pelaksanaan tiga kali pilkada serentak dan pemilu serentak 2019 diharapkan bisa berlanjut pada Pilkada 2020,"katanya.

Fraksi PPP juga menilai pemerintah juga menyelenggarakan politik luar negeri dengan baik, termasuk saat menangani konflik dengan kapal pengawas pantai dan nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

"Kami berharap pemerintah dan DPR RI dapat memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dengan meningkatkan anggaran pengadaan kapal dan persenjataannya,"jelasnya.

Namun demikian, kasus penyanderaan 5 WNI di perairan Filipina oleh kelompok Abu Syayaf harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam rangka menjaga hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan Kawasan regional Bersama negara-negara sahabat, mengingat kasus ini bukanlah yang pertama kali.(*)