TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan terutama beras, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) menggandeng Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman mengenai Penyerapan Gabah/Beras Dalam Rangka Stabilisasi Harga dan Pasokan Gabah/Beras di Tingkat Petani yang ditandatangani Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi dan Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso di Jakarta (30/1/2020).

"Hari ini kita bersama dengan Perpadi menyepakati suatu kerjasama untuk mengamankan harga di tingkat petani agar tidak jatuh pada saat panen raya," ujar Agung Hendriadi.

Menurutnya, penandatanganan ini juga salah satu upaya untuk menghindarkan petani dari demotivasi, dengan cara menjaga harga jual yang diperoleh tetap memberikan keuntungan.

"Bulan Maret - April nanti kita menghadapi panen, perlu kita amankan harga, mengingat keterbatasan kemampuan Bulog, untuk itu kita gandeng Perpadi,” kata Agung.

Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini menyangkut penyerapan gabah/beras petani oleh Perpadi minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku. Selain itu, juga sharing data stok gabah/beras dan volume produksi beras di tingkat penggilingan padi.

Agung berharap agar Perpadi dapat membeli tidak di bawah HPP. "Kondisi stok kita saat ini aman karena kita punya cadangan, namun kita harus bersiap, panen nanti harga jangan sampai jatuh," ungkap Agung.

Ketua Perpadi Sutarto Alimoeso menyambut baik penandatanganan kerjasama ini. "Ini momentum yang sangat baik kita mulai dari bagaimana kita menstabilkan harga" ujarnya.

Perpadi menurut Sutarto telah memiliki konsep untuk mengembangkan sistem korporasi petani yang terintegrasi dengan penggilingan yang kreditnya berasal dari bank kemudian hasil pengolahan disampaikan kepada Bulog sebagai cadangan pangan nasional.

"Kemudian juga petaninya dibina oleh pemerintah untuk bekerjasama dengan penggilingan padi, sistem ini sekaligus memotong mata rantai," lanjutnya.

Diapun mengatakan siap menjadi penyangga cadangan pangan baik yang berada di pusat, daerah sampai kepada masyarakat.

Sutarto menyampaikan masukan terkait revitalisasi penggilingan terutama penggilingan kecil, dan membangun kluster-kluster untuk memotong mata rantai.

"Kami akan selalu berada di belakang pemerintah. Kami siap membantu, jika ini bisa kita bangun bersama bersinergi masalah beras ini dapat kita selesaikan" pungkas Sutarto.