Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan kesulitannya dalam menyalurkan beras ke Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kesulitan menyalurkan beras, kata Buwas, karena adanya perubahan kebijakan pemerintah, dari program beras sejahtera (rastra)menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"BPNT pasarnya umum yang dulunya Bulog bisa menyalurkan beras untuk rastra (ke masyarakat). Rata-rata tiap tahun dulunya 2,6 juta ton (per tahun), hari ini kami tidak mendapatkan sama sekali, ini menjadi masalah," ujar Buwas saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Menurut Buwas, penyaluran beras ke pasar umum maka Bulog harus bersaing dengan penjual beras lainnya. Apalagi, cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 2,1 juta ton dan hari ini baru tersisa 1,7 juta ton.

Baca: Laba Pertamina 2019 Diprediksi Turun Jadi Rp 28,5 Triliun

Sulitnya penyaluran beras CBP tersebut, dinilai Buwas akan menjadi masalah lagi ketika terjadi musim panen di berbagai daerah, di mana Bulog berwajiban menyerap hasil pertanian dalam negeri dan di satu sisi cadangan di gudang masih banyak.

"Beras banyak tidak tersalurkan karena perubahan program," ucapnya.

Agar tidak menumpuk dan tidak terpakai, Buwas mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan beras yang tidak tersalurkan.

"Sekarang masih ada sedikit masalah yang kami komunikasikan, kalau tidak (ada solusi) akan menjadi kendala karena beras tidak tersalurkan," ucap Buwas.