TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade ikut serta penggerebekan kasus prostitusi onlie di Padang, Sumatera Barat menuai kontroversi.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun menilai tindakan Andre Rosiade disebut hanya menjalankan fungsi pengawasan di daerah pemilihan.

Ketua MKD DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan belum ada pelaporan terkait dengan dugaan penyalahgunaan oleh Andre Rosiade.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Jumat (7/2/2020).

"Sampai saat ini belum ada, kita tunggu sampai hari Senin (10/2/2020) dan prinsipnya MKD akan secara profesional," papar Aboe Bakar Alhabsyi.

Alhabsyi menyampaikan pihaknya akan tetap menunggu laporan yang masuk.

"Kita akan menunggu saja, kita pun tahu perkembangannya, tapi kita akan menunggu tergantung laporan yang masuk," ungkapnya.

Baca: Profilnya di Wikipedia Ada Kolom Penjebakan PSK, Andre Rosiade: Ya, Itu Risiko Perjuangan

Baca: Akui Diserang Soal Penggrebekan PSK Setelah Kritik Ahok, Andre Rosiade: Berasa Jadi Anies Baswedan

Sementara itu, MKD bersifat pasif kalau ada aduan baru dilakukan proses berdasarkan kode etik.

"Ya betul. Jadi pengaduan itu merupakan dasar kita untuk bertindak ada aturan tata berencana dan etika kita, ada waktu dimana melaksanakannya," jelas Alhabsyi.

Sehingga, Alhabsyi mengatakan ketika pihaknya mendapat laporan maka akan diterima dan melanjutkan prosesnya.

Bantah Jebak PSK, Andre Rosiade Sebut Bukan Ajudannya yang Ada di Kamar Hotel: Fitnah Sangat Sesat

Sementara itu, Andre Rosiade membantah penggrebekan terhadap PSK bukan jebakan yang sengaja dibuatnya.

Hal itu disampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Rabu (5/2/2020).

Andre Rosiade mengatakan, ia mendapat laporan dari warga terkait adanya praktek prostitusi online yang kemudian dilaporkan kepada polisi.