TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan saat ini pemerintah tengah dalam tahap pengkajian terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air.

Saat ini pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak.

Serta akan mengupayakan jalan terbaik dengan terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait.

"Itu masih dibahas dan akan dikaji apakah mereka tidak dipulangkan atau sebaliknya," ujarnya yang dilansir dari YouTube tvOneNews, Senin (10/2/2020).

Kalaupun ratusan WNI eks ISIS ini harus dipulangkan, Ma'ruf Amin menyebut harus ada konsekuensi-konsekuensi tertentu.

"Atau akan dipulangkan namun dengan konsekuensi-konsekuensi lainnya seperti apa," kata Ma'ruf Amin.

Dalam kesempatan itu Wakil Presiden RI ini mengungkapkan telah ada beberapa alternatif yang tentunya akan dipilih setelah dikaji lebih luas.

Di sisi lain, ia juga menuturkan bahwa pemerintah juga akan membahasnya lebih dalam dan dari berbagai aspek.

"Kami lihat dulu situasinya," ujarnya.

"Sehingga ini akan dibahas lebih menyeluruh dari berbagai aspek," jelasnya.

Baca: Muncul Opsi Ketiga Solusi Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Komnas HAM Harap Maruf Amin Turun Tangan

Baca: Keaman Negara Harus Dipertimbangkan Sebelum Memulangkan Eks ISIS

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku belum dapat berbuat banyak terhadap wacana pemulangan WNI eks ISIS ini.

Hal ini dikarenakan Kemenlu masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

"Saya rasa kami belum bisa berbicara terkait rencana pemulangan (WNI eks ISIS)," ujar Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah.

Menurutnya, kini yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah proses identifikasi para WNI eks ISIS.

"Sekarang yang menjadikan perhatian kami memang ada semacam berita mereka yang katakanlah pernah terkait dengan Indonesia," kata Faizasyah.

"Oleh karena itu yang dilakukan saat sekarang adalah memastikan identitas bahwa mereka betul WNI," ujarnya.

Kendati demikian Faizasyah meminta agar masyarakat dapat lebih sabar terkait proses tersebut.

Mengingat identifikasi terhadap para WNI eks ISIS yang berada di wilayah konflik memang tidak mudah.

Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.

"Namun yang perlu teman-teman maklumi, proses identifikasi ini tidaklah mudah. Mereka berdiam di wilayah konflik," ujarnya.

"Untuk masuk di wilayah konflik itu pun bukan suatu hal yang dengan cepat dilakukan oleh perwakilan kami di Irak maupun Suriah," imbuhnya.

Baca: Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Analis Terorisme Sebut Pemerintah Belum Siap hingga Tawarkan Opsi Lain

Di sisi lain, Faizasyah tetap memastikan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat.

"Namun yang bisa terus kami lakukan adalah terus berkomunikasi dengan pemerintah setempat berdasarkan informasi - informasi yang diperolweh berdasarkan status mereka," jelasnya.

"Jadi pada waktunya nanti akan dibentuk satu tim yang betul-betul sifatnya untuk memastikan status kewarganegaraan mereka," imbuhnya.

Kendati demikian, Kemenlu belum dapat memastikan terkait jumlah pasti WNI eks ISIS yang berada di wilayah konflik itu.

Pendamping Korban Teroris Sebut Pemulangan WNI eks ISIS Lukai Hati Korban

Pendamping Korban Bom Samarinda, Birgaldo Sinaga angkat bicara terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS. 

Menurutnya wacana yang kini tengah ramai diperbincangkan ini dapat melukai keluarga korban terorisme.

Terlebih saat ini menurutnya para korban tengah berjuang untuk pulih.

Sehingga Birgaldo menyebut pemulangan WNI eks ISIS ini adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Kompas Petang yang Tribunnews lansir dari YouTube Kompas tv, Senin (10/2/2020).

"Ketidak adilan dan melukai perasaan keluarga korban terorisme itu yang ada dibenak saya," ujar Birgaldo.

Baca: Pemerintah Harus Waspada, eks-ISIS Masih Berpotensi Membahayakan

"Saya kira pemerintah memikirkan mereka dipikirkan saja menurut saya sebuah kekeliruan dan kesalahan," imbuhnya.

Birgaldo pun heran terkait adanya wacana itu.

Menurutnya tidak seharusnya pemerintah fokus untuk memikirkan para WNI eks ISIS ini.

Melainkan semestinya pemerintah lebih memperhatikan bagaimana perasaan para korban terorisme.

"Mengapa Negara memikirkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang berjuang di ISIS sana?" ujarnya.

"Mengapa malah bukan para korban yang nasibnya sangat menyedihkan?" imbuhnya.

"Saya kira negara ini sangat keliru melihat dari sisi kemanusiaan," tegas Birgaldo. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)