TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerja sama dengan sejumlah instansi swasta dalam menangani masalah Stunting anak pada lima tahun ke depan.

Pihak swasta yang digandeng antara lain perusahaan milik Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla Yayasan Hadji Kalla, Mayora Indah ,dan PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Thailand.

Tak hanya pihak swasta, dua universitas negeri juga diikutsertakan, yakni Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia.

Kerja sama itu dilakukan untuk mencapai target penurunan stunting pada 2020, hal yang sama dilakukan pemerintah pada 2019, di mana angka stunting turun dari 30,8 persen menjadi 27,67 persen.

Baca: Peringatan Dini Gelombang Tinggi Besok, Rabu 12 Januari 2020, Tinggi Gelombang Capai 6 Meter

"Angka prevalensi stunting tersebut masih cukup tinggi karena hampir satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024," kata Ma'ruf di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Wapres Ma'ruf menyaksikan langsung penandatanganan program kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan swasta (KPS) dalam dokumen Memorandum of Understanding (Mou).

Baca: Viral Bullying Siswa SMK Dipaksa Pegang Setrum Motor saat Praktik, Begini Reaksi Pihak Sekolah

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K dan para pihak swasta terkait.

Dengan penandatanganan MOU ini, Ma'ruf berujar pihak swasta bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah, akan turut melakukan berbagai program intervensi guna menurunkan prevalensi stunting di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Tantangan terbesar dalam penercepatan penurunan stunting adalah melakukan konvergensi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan intervensi di tingkat desa," kata Ma'ruf.

Baca: Harun Masiku Masih Buron, Roy Suryo Heran, Singgung Soal Anggaran & Alat Canggih: Niatnya Bagaimana?

Sampai saat ini, dilanjutkan Ma'ruf, terdapat anggaran lebih dari Rp29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, dan itu belum termasuk anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan anggaran yang juga dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.

"Karenanya, kita minta para menko dan para menteri untuk berkoordinasi dengan baik," pungkasnya.