Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemulangan WNI Eks ISIS

Pemerintah Tolak Pemulangan 689 WNI Eks ISIS, Ini Respons Imparsial

Direktur Imparsial Al Araf menyoroti keputusan pemerintah menolak wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS dari Suriah ke tanah air.

Pemerintah Tolak Pemulangan 689 WNI Eks ISIS, Ini Respons Imparsial
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Direktur Eksekutif Imparsial, Al-Araf 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menyoroti keputusan pemerintah menolak wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS dari Suriah ke tanah air.

Pemerintah beralasan menolak pemulangan 689 WNI eks ISIS ke Indonesia karena dapat mengganggu rasa aman 267 juta rakyat Indonesia.

Menurut Al Araf, pemerintah sebetulnya bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk melakukan proses hukum terhadap kombatan ISIS.

Baca: Polisi Sebut Pasangan Lucinta Luna Seorang Wanita, Inisial D dan Dugaan Nama Asli Abash Dian Ayu

Sedangkan untuk perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat aktif Foreign Terrorist Fighters (FTF) bisa diikutkan dalam program deradikalisasi.

"Pemerintah sebenarnya bisa menggunakan opsi lain untuk mengatasi ini, yakni bisa menggunakan UU Anti Terorisme untuk menjerat FTF dan memproses hukum di sini jika mereka masuk Indonesia dan melakukan program deradikalisasi terhadap anak-anak dan perempuan yang tidak terlibat aktif dalam FTF," kata Al Araf saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (11/2/2020).

Baca: Lucinta Luna Resmi Menjadi Tersangka setelah Dinyatakan Positif Gunakan Psikotropika

Selain itu, Al Araf menilai kebijakan pemerintah tersebut berpotensi membuat mereka kehilangan kewarganegaraan.

Sehingga, ia meminta pemerintah mengidentifikasi dan memprofiling terlebih dahulu tentang peran setiap orangnya dalam organisasi teroris.

"Pemerintah sebaiknya mengidentifikasi dan memprofiling terlebih dahulu tentang peran mereka apakah menjadi FTF aktif atau tidak," kata Al Araf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan menolak pemulangan 689 WNI eks ISIS.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas