TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyampaikan pendapat kepada pemerintah Indonesia untuk tidak merealisasikan kepulangan 600 WNI eks ISIS ke Tanah Air.

Hal ini ia sampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Setelah pertemuan tertutup itu, Said mengungkapkan pertemuan tersebut fokus membicarakan pemulangan WNI yang masih berada di kamp ISIS di Suriah dan Palestina.

"Pagi ini kami menerima kehadiran Menteri luar negeri Ibu Retno Marsudi," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.

"Adapun yang kita bicarakan selama lebih kurang satu jam fokus pada pemulangan WNI yang masih ada di camp pengungsi atau camp ISIS di Suriah," imbuhnya.

Said juga mengatakan bahwa kedatangan Menlu ini untuk meminta masukan dari Said soal hal tersebut.

"Selama ini kan pemerintah belum berpendapat. Ya kita berikan masukan, " ujarnya.

Said menyebut PBNU memiliki sikap tegas untuk menolak pemulangan WNI eks ISIS ini.

"Dengan tegas kami PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS," kata Said yang dikutip dari akun Instagram milik Nahdatul Ulama, @nuonline_id.

Lebih lanjut, Said menjelaskan terkait sikap penolakan PBNU.

Menurutnya, hal ini dikarenakan para WNI eks ISIS ini telah memilih jalan yang bertentangan dengan Pancasila.

Terlebih mereka datang ke wilayah konflik dengan kemauan sendiri.

"Oleh karena itu kenapa kami membicarakan tentang kepulangan 600 orang kalau itu akan menggangu kenyaman dan ketenangan 260 juta warga Indonesia ini," ujarnya.

Baca: Sindir WNI Eks ISIS Ingin Tempuh Jalan Surga, Ali Ngabalin: Dia yang Pergi, Pemerintah yang Pusing

Baca: Tak Bantah Eks Teroris Bisa Masuk BUMN, BNPT Jelaskan Tahapannya: Tidak Semua Langsung

"Karena mereka pergi kesana dengan kemamuan sendiri," imbuhnya.

PBNU juga menyinggung terkait pilihan WNI gabung di ISIS dan membakar paspor mereka.