Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertempat di kantor TNP2K, Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Dihadiri sejumlah menteri koordinator dan menteri terkait, rapat ini seperti diketahui, merupakan rapat lanjutan usai rapat pleno perdana pada bulan November 2019 lalu.

Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wapres Ma'ruf bakal berdiskusi dengan tim terkait strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting.

Dua hal krusial ini sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 20204. membahas sejumlah langkah yang perlu diambil

"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” kata Wapres Ma'ruf di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Baca: WhatsApp Dark Mode Akan Hadir di iPhone

Sebagai informasi, dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan target penu

runan tingkat kemiskinan antara 7% (target moderat) hingga 6,5% (target optimis) pada akhir tahun 2024. Perkiraan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta.

Baca: Dua Kali Mangkir, KPK Ultimatum Ketum PAN Zulkifli Hasan Hadiri Pemeriksaan

"Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024," lanjutnya.

Dalam rapat pleno tersebut, dibahas kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

"Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K)," lanjut Ma'ruf.

Tak hanya itu, perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) juga akan didorong dalam rapat, serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG.

"Upaya penting yang ingin dicapai dalam perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah dalam rangka mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak," tutur mantan Rais Aam PBNU itu.

Terkait upaya mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),  pengembangan ekonomi juga dipaparkan dalam rapat

"Serta memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga," pungkasnya.

Rapat dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Menteri lainnya yang hadir adalah Menteri Sosial Juliari Batubara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; dan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.