Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Komisi IX DPR menerima perwakilan buruh yang melakukan aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua Konfrederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi, Abdullah mengatakan, ada beberapa poin sensitif dalam draf Omnibus Law yang beredar di kalangan serikat pekerja.

Baca: Terima Omnibus Law Cipta Kerja, Puan Sebut Ada 174 Pasal dan Libatkan Tujuh Komisi

"Seperti perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, pesangon, dan lain-lain. Ini simpang siur, sehingga kami ingin draf yang legal dari rencana pemerintah," ucap Abdullah di ruang Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Menjawab hal tersebut, Rachmat menyampaikan, bahwa DPR belum menerima secara resmi draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan pastinya ke depan dalam pembahasan turut melibatkan serikat pekerja.

Baca: Tolak Omnibus Law, Buruh Akan Kembali Gelar Demonstrasi di DPR

"Percayalah DPR memikirkan bagaimana kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum bekerja dan tentu kita tahu kita tidak ingin yang sudah bekerja dipotong (pendapatannya)," ujar Rachmat

Saat pertemuan ini, draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja memang belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah ke DPR.

Pemerintah serahkan draf Omnimbus Law ke DPR

Utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang terdiri dari beberapa menteri menyerahkan surat presiden (supres) RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, saat menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan supres tersebut, para menteri lebih memilih lewat pintu belakang gedung Nusantara III atau via gedung Sekretaris Jenderal.

Pantauan dilokasi, Rabu (12/2/2020), menteri yang datang dan lewat pintu belakang di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Srimulyani, Menteri ATR Sofyan Djalil.

Baca: Pemerintah Pastikan Perubahan Penghitungan Pesangon dalam RUU Cipta Lapangan Kerja

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, masuk lewat pintu depan gedung Nusantara III.

Para menteri kabinet kerja itu, tiba di area komplek Parlemen sekitar pukul 13.00 WIB dan hingga pukul 14.00 WIB, pertemuan dengan pimpinan DPR masih berlangsung.

Sementara di satu sisi, Komisi IX DPR menerima perwakilan buruh yang menolak sejumlah poin di RUU Omnibus Law karena tidak melibatkan buruh dalam pembahasannya.

Baca: Ruwetnya Prosedur Kemudahan Berbisnis di Indonesia Kembali Disinggung Jokowi

Presiden KSPSI Andi Gani mengatakan, pemerintah secara diam-diam melakukan pembahasan RUU Omnibus Law, padahal awalnya kalangan buruh akan diajak berdiskusi secara bersama.

"Saya mengingatkan pemerintah masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia, karena dari awal sepertinya ada yang disembunyikan," ujar Andi.

Baca: Siang Ini, Pemerintah Akan Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ke DPR RI

"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, anda konfederasi buruh pendukung presiden kok tidak punya draf? akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?," sambung Andi.