Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyebut sistem oligarki yang marak terjadi di Indonesia belakangan disebabkan oleh rakyat.

Menurutnya, jika rakyat tidak memilih calon-calon wakil rakyat yang masih terkait kekeluargaan atau kekerabatan oleh pemimpin sebelumnya, sistem Oligarki di Indonesia bisa dihindarkan.

"Kalau saya mencalonkan anak saya itu manusiawi. Tapi apakah jadi (terpilih). Kalau tidak dipilih rakyat, ya tidak jadi," ujar politisi yang akrab disebut Bamsoet itu.

Dalam acara yang diadakan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senin (17/2/2020), ia lebih mengkhawatirkan penguasaan partai politik oleh pemodal asing.

Baca: KPK Lelang Jeep Wrangler, Buka Harga dari Rp 500 Jutaan

Hal itu menurutnya yang harus juga dipikirkan, dikarenakan para pemodal asing tersebut mendompleng disetiap acara-acara besar partai politik, seperti Munas, Kongres, maupun Muktamar dengan cara mensponsori kegiatan tersebut.

"Yang saya khawatirkan itu adalah pengusaha asing. Karena untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir yang triliunan, tapi cukup menguasai parpol di Indonesia. Intip tiap mereka akan Munas, Muktamar atau Kongres. Tempel atau dekati calonnya, lalu kuasai," ujarnya.

Penting menurutnya agar itu diperhatikan, serta sistem pengelolaan partai politik diperbaiki.

Jika para pemodal asing tersebut berhasil untuk menguasai partai, akan menimbulkan efek domino yang akan berdampak negatif bagi sistem pemerintahan.

"Kalo sistem yang kita pakai masih dipertahankan, maka jangan mimpi kita masih berdiri dibawah kaki sendiri. Karena mereka para pemilik modal atau asing akan masuk melalui penguasaan partai tersebut. Kalau partai bisa dikuasai, maka dia akan bisa menguasai parlemen. Kalau kuasai parlemen, maka dia akan kuasai pangsa pasar. Kalau dia kuasai pasar, maka dia akan kuasai sumber daya kita," ujarnya

Ditambahkan lagi, jika semua hal itu bisa dikuasai, maka pemodal asing tersebut dikatakan nantinya juga memiliki hak untuk mengusung pemimpin di negara ini.

"Dan dia yang (nantinya juga) berhak mengusung siapa pemimpin kita, Presiden kita, Bupati kita, Gubernur kita, Walikota kita di masa depan. Karena sistem yang kita buat. Jadi jangan salahkan dinastinya. Kita yang salah, yang membuat sistem," ujarnya.