Menurutnya, hal tersebut sama saja dengan penyalahgunaan kewenangan.

"Karena itu kan sama saja menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri."

"Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," kata Dede, Senin (17/2/2020).

Selain itu, anggota Komisi X DPR Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pariera juga mengungkapkan hal yang sama.

Ia meminta Nadiem menjelaskan terkait penggunaan Go-Pay untuk bayar SPP.

Menurutnya, Nadiem menjelaskan demi menghindari isu konflik kepentingan mengingat ia merupakan eks CEO Go-Jek dan memiliki saham dalam bisnis tersebut.

"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut?"

"Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," kata Andreas, Selasa (17/2/2020).

Baca: Bayar SPP Bisa Pakai GoPay, Manajemen GoPay Pastikan Bukan karena Faktor Nadiem Makarim

Baca: GoPay: Bayar SPP Pakai Fitur GoBills Merupakan Inovasi Sekolah, Tak Ada Kaitan dengan Kemendikbud

Baca: 4 Fakta Bayar SPP Pakai GOPAY, Sempat Jadi Candaan Netizen hingga Cara Penggunaannya

Bantahan Go-Jek

Head of Corporate Communication Go-Pay, Winny Triswandhani membantah penerapan pembayaran SPP menggunakan Go-Pay karena faktor Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.

Winny Triswandhani menjelaskan, langkah tersebut sudah diterapkan Go-Pay sejak awal 2010.

Ia mengungkapkan, saat itu Go-Pay menjalin kerja sama dengan 50 SMK di Jakarta Utara untuk menerapkan transaksi non-tunai melalui kode QR.

“Jadi inisiatif ini tidak ada kaitannya dengan Kemendikbud,” ujar Winny Triswandhani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2020).

Selain itu, Winny Triswandhani menyampaikan, Go-Bills dalam Go-Pay juga bisa digunakan membayar berbagai macam tagihan dan layanan publik lainnya, mulai dari tagihan listrik, PDAM hingga pembayaran zakat.