TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Era digital saar ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran penting dalam menegakkan kedaulatan siber untuk menjaga ketahanan dan keamanan infrastruktur komunikasi dalam negeri.

"Dalam mencapai tujuan tersebut, apresiasi layak diberikan kepada BSSN yang konsisten menjaga pandangan ideologi para personilnya agar tidak menyimpang dari Pancasila," Direktur Sosialiasasi Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Aris Heru Utomo, di acara Pembumian dan Habituasi Nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggotaTNI/Polri" di kantor BSSN, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dalam kegiatan ini hadir Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Dharma Pongrekun dan seluruh Pejabat Tinggi Madya/Pratama beserta staf BSSN dan mahasiswa Politeknik Siber dan Sandi Negara.

Baca: Tampil Luar Biasa Bersama Juventus, Lionel Messi Menyebut Cristiano Ronaldo sebagai Striker Predator

Aris mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan BSSN ini sebagai bagian dari upaya memelihara dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan personil pengelola siber dan sandi nasional.

Karena secanggih apapun infrastruktur siber dan sandi negara dibangun, namun apabila SDMnya terpapar ideologi selain Pancasila, maka akan sangat berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan siber, yang pada gilirannya mengancam keutuhan NKRI.

Baca: Tanggapi Ucapan Kepala BPIP, Sudjiwo Tedjo Ogah Disebut Bela Kaum Jokowi: Peringatan dari Tuhan

Karena itu menurut Aris, kegiatan pembumian dan habituasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan salah satu langkah untuk melatih masyarakat, termasuk ASN, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, serta untuk mencegah terjadinya konflik antarsuku, agama, dan daerah.

Saat ini, lanjutnya Pancasila menghadapi ancaman laten dan nyata dari manipulator agama, serta intoleransi antarumat beragama.

Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila diharapkan akan dapat menangkal masuknya ideologi transnasional yang mencoba menggantikan ideologi Pancasila serta menumbuhkan dan menguatkan jiwa gotong-royong, persatuan, dan kesatuan di seluruh elemen masyarakat.

Baca: Pernyataan Ali Ngabalin Bela Kepala BPIP: Pemahaman Agama yang Sempit Musuh Terbesar Pancasila

Selanjutnya Aris juga mengingatkan bahwa di era perkembangan teknologi digital dewasa ini, ASN dapat menjaga perilaku dalam menggunakan media sosial. ASN mesti mematuhi Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 137 Tahun 2018 Tanggal 21 Mei 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.

Yang antara lain memerintahkan ASN untuk memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, mengabdi kepada negara, rakyat Indonesia, professional dan tidak memihak.

Selain itu ASN juga mesti dapat menjaga kerahasiaan negara, menjaga informasi secara benar dan tidak menyesatkan terkait kepentingan dinas.

Menggunakan media sosial secara bijaksana untuk mempererat persatuan dan kesatuan; tidak membuat dan menyebarkan hoax, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi.

Dalam sesi dialog mengemuka pandangan mengenai perlunya upaya pembinaan ideologi Pancasila secara lebih membumi dan menghindarkan pembinaan yang hanya sekedar penyebarluasan pengetahuan, khususnya di kalangan generasi milenial.

Pembinaan ideologi Pancasila diharapkan dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat sehingga ketika masyarakat menerapkan “nilai-nilai Pancasila” di berbagai kegiatan, maka hal tersebut dilakukan dari hati yang tulus dan ikhlas.

Selanjutnya BPIP mencatat harapan yang disampaikan peserta kegiatan mengenai perlunya kehadiran negara cq BPIP di daerah-daerah konflik dan bekas konflik di Indonesia mengingat daerah-daerah tersebut rawan disusupi ideologi lain selain Pancasila.

Menanggapi hal ini Aris menyampaikan bahwa BPIP telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan pencegahan dan proses deradikalisasi di daerah konflik dan bekasi konflik di Indonesia.

BPIP juga mencatat keinginan yang kuat terkait perlunya pelenggaraan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan mengenai Pancasila bagi seluruh elemen masyarakat dan penyiapan berbagai modul pembelajaran yang sesuai dengan sasaran yang dituju dan tingkat pembelajaran yang diinginkan.

Aris memastikan kedeputian terkait di BPIP saat ini tengah menyusun standarisasi materi dan pembelajaran Pancasila bagi seluruh elemen masyarakat, baik formal, informal dan non-formal. Diharapkan dalam waktu dekat berbagai standarisasi tersebut dapat diselesaikan dan diterapkan di berbagai elemen masyarakat.