TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengungkapkan perasaan jengkelnya terhadap tudingan yang baru-baru ini menyasar kepadanya.

Hal ini terkait dengan aplikasi GoPay yang dapat digunakan untuk membayar sumbangan pembinaan pendididikan (SPP) sekolah.

Keluarnya fitur baru dalam aplikasi tersebut membuat sejumlah pihak mengaitkannya dengan Mendikbud.

Mengingat Nadiem sebelumnya merupakan satu diantara pendiri dan CEO dari perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring tersebut.

Merasa jengkel bayar SPP pakai GoPay dianggap sebagai konflik kepentingan, Nadiem kemudian memberikan klarifikasinya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (20/2/2020).

Dalam kesempatan itu, dengan tegas Nadiem mengatakan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kebijakan Kemendikbud.

Adanya fitur GoBills dalam aplikasi Gopay itu murni dari strategi bisnis milik GoJek.

"Saya jelaskan, apa yang terjadi di penambahan fitur itu memang suatu rencana dari bertahun-tahun lalu," kata Nadiem yang dilansir dari YouTube tvOneNews, Jumat (21/2/2020).

"Serta itu merupakan kompetensi bebas antara kompetisi semua dompet digital di Indonesia," jelasnya.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tegasnya.

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan bahwa fitur GoBills merupakan bentuk dari persaingan yang terjadi di pasar dompet digital saat ini.

"Itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital dimana semua dapat menerima apapun, mau itu GoPay, Ovo, Linkaja ataupun Dana," jelasnya.

"Dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant mau itu restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan dan lain sebagainya," imbuhnya.