TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merasa jengkel pembayaran iuran sekolah atau SPP dapat melalui fitur GoPay, dijadikan sebuah isu menyerang dirinya.

Ia menjelaskan selama ini dirinya selalu berpegangan pada tiga poin dalam menjalani hidupnya, NKRI, Pancasila, dan integritas.

"Orang-orang tidak pernah meragukan integritas saya, makanya kalau ada komen-komen seperti itu (meragukan integritasnya), saya ekstra jengkel," ujar Nadiem saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Menurut Nadiem Kemendikbud tidak mengeluarkan kebijakan pembayaran iuran sekolah dengan metode pembayaran GoPay.

"Sekolah bebas memilih, pakai bank atau mau dompet digital," tutur Nadiem.

Ia membantah pembayaran SPP melalui GoPay dapat menimbulkan konflik kepentingan antara Kemendikbud dengan GoJek yang menyediakan fitur pembayaran iuran sekolah.

"Misalnya anggota di Komisi X menggunakan GoFood, itu artinya ada konflik kepentingan dengan saya," ujar Nadiem lalu tertawa.

"Ini adalah produk, market yang luar biasa digunakan oleh semua orang. Mohon maaf kalau saya sedikit jengkel dengan komen-komen seperti ini," sambung Nadiem.

Pengembangan bisnis GoJek dengan menyediakan fitur pembayaran iuran sekolah, kata Nadiem, telah direncanakan sejak lama oleh perusahaan tersebut dalam menghadapi kompetisi dompet digital di Indonesia.

"Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit di antara dompet digital," ujar Nadiem.

Baca: Candaan Bayar SPP Pakai GoPay jadi Nyata, Begini Komentar Tegas Nadiem Makarim & Pihak Manajemen

Ia mengatakan pembayaran SPP ke depan bisa juga dilakukan menggunakan dompet digital lainnya, seperti OVO, Dana, maupun Linkaja.

"Semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant, mau itu restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan, dan lain-lainnya," tutur Nadiem.

"Jadi tidak akan pernah Kemendikbud, terutama menterinya sendiri. melakukan apapun yang menciptakan conflict of interest. Saya berdedikasi diri mencoba menyempurnakan sistem pendidikan, integritas adalah harga mati buat saya," sambung Nadiem.

Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melibatkan aplikasi lainnya untuk pembayaran iuran sekolah atau SPP.