Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal menemui calon jemaah umrah yang batal berangkat ke tanah suci. 

Calon jemaah umrah tersebut batal berangkat setelah pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara izin pelaksanaan umrah dan ziarah ke Masjid Nabawi.

"Saya akan ke bandara. Tentu kita akan memberikan ketenangan kepada mereka," ujar Budi di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Budi Karya mengatakan sebenarnya dirinya telah menginformasikan kepada Angkasa Pura II dan maskapai penerbangan terkait kebijakan Arab Saudi tersebut.

Baca: Menhub Sebut Ada Lima Penerbangan Angkut Jemaah Umrah yang Terlanjur Tiba di Arab Saudi

Dirinya meminta agar jemaah menunda kepergian ke bandara.

"Sejak pagi sebenarnya saya sudah menyampaikan pada AP II. Sudah menyampaikan pada Airlines agar dari online menginformasikan agar jemaah itu menunda perjalanan ke bandara," ucap Budi.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi pada Rabu waktu setempat mengumumkan, penghentian sementara waktu jemaah umrah untuk masuk ke Arab Saudi.

Ada 22 negara termasuk Indonesia, yang jamaahnya ditangguhkan masuk.

Baca: EKSKLUSIF: Kondisi Terkini Jemaah Umrah asal Indonesia Setelah Arab Saudi Tutup Umrah Sementara

Dilansir dari kantor berita SPA, Kamis (27/2/2020), atas rekomendasi Kementerian Kesehatan, kegiatan umrah dihentikan sementara waktu bagi jamaah yang berasal dari negara China, Iran, Italia, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India.

Kemudian Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, Vietnam atau negara lain yang akan menunjukkan lebih banyak kasus korona meningkat.

Baca: Kemenag RI Hormati Keputusan Pemerintah Arab Saudi Stop Sementara Ibadah Umrah

Selain itu, Arab Saudi juga menghentikan masuknya warganegara ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa wisata, yang datang dari negara-negara yang terkena wabah virus Corona baru (COVID-19), merujuk kepada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan terkait Pemerintah Kerajaan.

Lebih jauh, aturan tersebut bersifat sementara dan masih terus dievaluasi oleh pemerintah Arab Saudi, dengan melihat perkembangan yang ada.

Pernyataan lengkap