Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah membangun proyek pusat data (data center) untuk instansi pemerintah. Proyek tersebut akan rampung pada 2023 mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan bahwa proyek tersebut sudah melalui studi yang panjang.

"Proyek sudah dilakukan sejak 2015 dan 2023 akan selesai," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (28/2/2020).

Pada tahun ini pemerintah menurutnya akan menyelesaikan konsolidasi aplikasi, penyiapan lahan, pelelangan, dan penganggaran.

Baca: Ekspor Dilarang, Penambang Kelimpungan Jual Bijih Nikel

Baca: Sebut Peluang Prabowo Jadi Presiden, Ucapan Irma Chaniago Langsung Diamini Fadli Zon, Ini Reaksinya

Johnny mengatakan bahwa Pusat Data Pemerintah sangat penting karena saat ini setiap Kementerian dan lembaga memiliki pusat data sendiri-sendiri.

Hal tersebut membuat pemerintah sulit mengkonsolidasikan data untuk mengambil sebuah kebijakan. Belum lagi pusat data yang digunakan kementerian dan lembaga saat ini tidak semuanya memenuhi standar.

"Pusat data pemerintah dari analis kita saat ini ada 2700 pusat data dan ruang server pemerintah, yang tersebar dan sebagian besarnya tidak memenuhi standar. Stadarnya itu TIA-942 dan uptime institute," kata Plate.

Saat ini lokasi pusat data tersebut masih dikaji. Berdasarkan rancangan awal proyek. Pusat Data Pemerintah akan ditempatkan di empat kota yakni, Jakarta, Batam, Manado, dan Jatiluhur.

Namun menurut Plate bila pusat data ditempatkan di empat kota maka akan memakan biaya tinggi. Alternatif ke dua, pusat data pemerintah akan dibangun di dua kota yakni, Jakarta dan provinsi yang menjadi Ibu Kota Baru nanti yakni Kalimantan Timur.

"Karena transimisinya Keman mana. Jadi kita lihat dua kota saja, Jakarta yang pusat data sekarang ini ada, dan di Ibu kota negara baru. Karena di Ibu kota negara baru itu full digital, dan di Kalimantan sudah ada landed zone nya, ada fiber optik kabel laut yang sudah masuk ke situ. Ini sudah kita studi, mudah mudahan final, dan pelelangan, pembiayaan bisa dilakukan," tuturnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas mengatakan bahwa pembangunan Pusat Data Pemerintah untuk menghindari duplikasi anggaran belanja teknologi dan informasi di setiap Kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah. Berdasarkan data 2018 terdapat 2700 pusat data dari 630 intansi pemerintah pusat dan daerah. Artinya setiap instansi memiliki 4 pusat data. 

"Ini yang ke depan harus kita hindari dan kita kembangkan pusat data dan kita harapkan utilitasnya menjadi maksimal dan itu harus diakhiri dengan mengembangkan pusat data yang terintegrasi dan merupakan hasil sinkronisasi dari seluruh kementerian dan lembaga," pungkasnya.