TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemuka masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Lukman Hadi mengatakan warga setempat menolak rencana observasi 188 warga negara Indonesia anak buah kapal pesiar World Dream, yang dipulangkan dari Hong Kong.

Warga menggalang penolakan dengan menulis surat terbuka atau petisi kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sudah membuat petisi yang ditandatangani lebih dari 1.000 warga. Kami akan sampaikan ke presiden," kata Lukman ditemui tim Tribun Network di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Kamis (27/2/2020).

Warga meminta agar 188 WNI dari Kapal Pesiar World Dream diobservasi atau karantina cukup di kapal KRI TNI AL Dr Soeharso.

Dengan radius 100 mil laut dari pulau berpenduduk dan tidak diturunkan di Pulau Sebaru Kecil.

"Tujuannya agar dapat diobservasi di lepas pantai dan tidak menimbulkan keresahan seperti saat ini. Di mana kapal KRI TNI AL Dr Soeharso jauh lebih memiliki fasilitas lengkap di banding dengan Pulau Sebaru," ucap Lukman.

Dalam surat petisi itu, warga meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang rencana observasi 188 Warga Negara Indonesia (WNI) dari kapal pesiar World Dream ke Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Sesuai rencana, 188 WNI tersebut tiba, Jumat (28/2/2020) siang.

"Karena, kami meyakini bahwa rencana itu pasti menimbulkan keresahan dan kekhawatiran. Serta ketakutan yang luar biasa terhadap sosial kehidupan bermasyarakat. Lantaran kami semua sudah mengetahui dampak dari virus corona (CoVid+19) dari publikasi media selama ini," ujar Lukman, yang menjabat Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Seribu.

Baca: Beri Efek Jera, GAMKI Dukung Kabareskrim Tindak Provokator Penolak Pembangunan Rumah Ibadah

Baca: Nikita Willy Rencanakan Boyong Teman-temannya ke Spanyol untuk Rayakan Ulang Tahun ke 26 

Lukman kelahiran Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu juga menyebut, dengan adanya agenda tersebut, warga meminta pemerintah pusat dan daerah memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan.

Seperti fasilitas kesehatan, posko kesehatan, dan alat pendukung lainnya, kepada masyarakat di wilayah terdekat yang dapat mendeteksi virus Corona.

"Kami juga meminta pemerintah mendatangkan dokter, psikiater ke Kepulauan Seribu. Karena saat ini kami tahu masalah ini tidak hanya berdampak kepada fisik, tetapi juga mental masyarakat Kepulauan Seribu," kata Lukman.

Selain itu, pihaknya meminta Kementerian Kesehatan RI wajib melakukan sosialisasi dan membuka fakta dan data, dari 188 WNI yang akan diobservasi.

"Kami juga meminta Pemerintah Pusat memberikan garansi keamanan terkait dengan kelangsungan sektor pariwisata, yang selama satu dekade ini menjadi sumber ekonomi masyarakat selain perikanan," tutur Lukman.