TRIBUNNEWS.COM - Mewabahnya virus corona baru Covid-19 yang sudah dikonfirmasi masuk ke Indonesia justru dimanfaatkan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Banyak oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk menimbun masker kemudian menjualnya dengan harga tinggi.

Terkait dengan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintruksikan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menindak tegas para penimbun masker.

Bagi mereka yang kedapatan menimbun masker dikenai tindak pidana dan terancam hukuman penjara.

Sebagaimana diketahui, Pasal 107 Nomor 7 Tahun 2014 tentang Undang-undang Perdagangan menyebut, pelaku usaha yang melakukan hal tersebut bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Soal penimbunan masker ditengah wabah virus corona, sejumlah tokoh pun memberikan tanggapan mereka.

Berikut Tribunnews.com, merangkum dari berbagai sumber tanggapan para tokoh terkait kasus penimbunan masker:

1. Presiden Jokowi

Jokowi mengimbau kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan pribadi.

Jokowi juga telah meminta Kapolri untuk menindak tegas pihak yang sengaja melakukan penimbunan masker dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi.

"Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab."

"Yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker."

"Dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi, ini hati-hati perlu saya ingatkan," terang Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan soal kelangkaan masker yang mulai terjadi di Indonesia.

Menurutnya, sekarang ada kurang lebih 50 juta masker yang ada di Indonesia.

Hanya saja, untuk masker jenis tertentu memang barangnya sedang langka.

"Tetapi dari informasi yang saya terima, stok yang ada di dalam negeri ada kurang lebih 50 juta masker, memang pada masker-masker tertentu barangnya langka," ungkap Jokowi.

Baca: 4 Kasus Penimbun Masker: Dilakukan Oknum PNS hingga Mahasiswi 19 Tahun, Ada yang Menimbun 1 Gudang

Baca: Sidak ke Distributor Masker, Kabareskrim: Ketersediaan Stok Cukup

2. Mahfud MD

Mengutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara terkait kasus penimbunan masker.

Ia mengatakan, orang yang menimbun masker sebagai pelaku subversi ekonomi atau penjahat di bidang ekonomi.

"Pemerintah menyatakan sudah bisa dianggap kejahatan ekonomi, subversi di bidang ekonomi kalau orang menimbun barang."

"Melakukan rush dan sebagainya untuk ambil keuntungan dari isu ini," ungkap Mahfud.

Lantaran hal itu, Mahfud menyebut, pihak kepolisian diperbolehkan menindak orang tersebut dan dibarengi dengan pencarian motif serta tujuan penimbunan.

"Kalau tujuannya tidak jelas, tiba-tiba memborong barang, lalu dijual dengan sangat mahal, itu bisa dicarikan pasal-pasal pidananya," terang Mahfud.

Baca: 12 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer Terungkap dalam 2 Hari, 25 Orang Jadi Tersangka

Baca: Tersangka Penimbun Masker di Jakarta Utara Jual Dagangannya Hingga Rp 200 Ribu Per Boks

3. Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memberikan tanggapannya terkait dengan adanya penimbunan masker.

Ia meminta distributor dan pengecer masker tidak memanfaatkan kekhawatiran warga soal penyebaran virus corona untuk meraup keuntungan pribadi.

"Penjual distributor dan pengecer jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang," ujar Ganjar seperti dikutip dari Kompas.com.

Ganjar juga mengimbau agar distributor dan pengecer tetap menjual masker dengan harga yang terjangkau.

"Akan lebih baik kalau ada kemanusiaan yang adil dan beradab," tegasnya.

Selain itu, Ganjar juga mendorong produsen masker menambah produksinya.

Sehingga kebutuhan warga bisa terpenuhi dan mencegah terjadinya penimbunan.

"Maka akan kita dorong pabrik-pabrik untuk kapasitasnya ditambah, sehingga tolong masyarakatnya jangan menimbun," terang Ganjar.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya/Labib Zamani)