Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Kompolnas Dukung Diskresi Khusus Polres Jakarta Utara Soal Penjualan Masker Sitaan

Poengky menjelaskan Kompolnas ‎sudah mengecek langsung ke Polres Jakarta Utara terkait penjualan masker.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Kompolnas Dukung Diskresi Khusus Polres Jakarta Utara Soal Penjualan Masker Sitaan
tribunjakarta.com/Muhammad Rizky Hidayat
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto, saat menggerebek pabrik masker ilegal, di Jalan Kali Baru Timur Raya, Jakarta Pusat, Kamis malam (5/3/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mendukung tindakan diskresi kepolisian yang sudah dilakukan oleh Kapolres Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto terkait masker sitaan.

"Kompolnas apresiasi diskresi Polres Jakarta Utara karena benar-benar mengambil keputusan bijaksana untuk kepentingan masyarakat banyak," ujar Poengky saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (6/3/2020).

Poengky menjelaskan Kompolnas ‎sudah mengecek langsung ke Polres Jakarta Utara terkait penjualan masker.

Baca: Observasi Hari Ke-6, 188 ABK Dream World Negatif Corona, Satu Diantaranya Hamil 3 Bulan

Dia meluruskan yang menjual masker bukanlah polisi melainkan pelaku atas persetujuan Kapolres Jakarta Utara.

"Saya koreksi tentang penjualan ya. Dalam pengecekan kami yang menjual masker bukan polisi tapi pemiliknya. ‎Motif pemilik menjual agar dapat meringankan hukuman karena memang sudah berbuat pidana dan ancaman hukumannnya lima tahun penjara," tutur Poengky.

Karena yang menjual adalah pemilik sendiri, menurut Poengky tidak diperlukan lagi izin dari Pengadilan Negeri (PN). Barang bukti yang dijual, diungkap Poengky merupakan penyisihan barang bukti.

Baca: Kemenkes Antisipasi Subklaster Baru Virus Corona di Luar Pasien Kasus 1

"Maksudnya tidak seluruhnya dijual dan dengan izin pengadilan, maka tindakan Polres Jakarta Utara dibenarkan secara hukum. Masih ada barang bukti disisakan untuk kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana," tegasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Untuk harga jual, kata Poengky, disepakati antara pemilik dengan Dinas Kesehatan berdasarkan harga pasaran atas kesempatan mediasi yang diberikan oleh Kapolres Jakarta Utara karena masalah masker saat ini menjadi masalah masyarakat pada umumnya.

"Dalam KUHAP memang diatur tentang “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, demikian juga dalam UU nomor 2 tahun 2002 diatur tentang “polisi berwenang bertindak menurut penilaiannya sendiri”," tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas