TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen kuat melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) contohnya, sudah sejalan dengan SDGs dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia, bekerjasama dengan BPS dan lembaga-lembaga PBB lainnya untuk menjalankan komitmen pemerintah dalam pemenuhan SDGs.

Manager Pilar Hukum dan Tatakelola Sekretariat Koordinasi Nasional SDGs Bappenas, Indriana Nugraheni memahami SDGs menempatkan HAM di saraf intinya di mana tidak seorang pun boleh tertinggal dalam pembangunan.

“Indonesia, melalui RPJMN 2020-2024, telah memasukkan 118 dari 164 target SDGs yang relevan bagi Indonesia," kata Indriana Nugraheni dalam keterangannya, Jumat (6/3/2020).

SDGs adalah sebuah cetak biru untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan yg antara lain mencakup pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, pendidikan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan penanganan perubahan iklim.

SDGs yang dimuat dalam Agenda 2030 disetujui pada bulan September 2015 oleh seluruh anggota PBB.

Agenda 2030 juga menyatakan bahwa pencapaian SDGs akan membutuhkan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Baca: Dibangun di Lahan Sengketa, Pembangunan Masjid Rp 165 Miliar di Sriwedari Terancam Dihentikan

Baca: Reaksi Istri Oknum Dosen ke Mahasiswi yang Dilecehkan Suaminya: Ibunya Nangis, Sakit Hatinya

Baca: Duh Bayi Lelaki Ini Dibuang, Sempat Dirubung Semut dan Kulitnya Menghitam Saat Ditemukan

Mengingat pentingnya pentingnya penghormatan HAM dalam pencapaian SDGs ini, Komite Khusus Pengusaha Berintegritas KADIN INDONESIA (KUPAS-KADIN) dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)telah mengadakan breakfast meeting.

Pertemuan ini  mendiskusikan harmonisasi pelaksanaan kedua “agenda” penting tersebut oleh Perusahaan pada tanggal 5 Maret 2020.

Penghormatan Hak Asasi Manusia sebagai Landasan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi tema diskusi.

Acara ini juga menjadi titik awal terciptanya kerjasama antara KUPAS-KADIN dan FIHRRST dalam melakukan penghormatan bisnis dan HAM dan mendorong kontribusi pemenuhan SDGs oleh perusahaan.

Marzuki Darusman Ketua FIHRRSTmenyatakan, sejak Dewan HAM PBB mengesahkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights  pada bulan Juni 2011, dunia usaha global telah berlomba menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia.

Lebih lanjut, untuk mencapai kepentingan ini dibutuhkan upaya gabungan yang sangat besar. Perusahaan juga tentunya harus berkontribusi pada upaya gabungan ini.