TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyebut ada puluhan anak-anak eks ISIS asal Indonesia berusia di bawah 10 tahun di Suriah.

Meski begitu hingga saat ini ia belum bisa memastikan status mereka apakah yatim piatu atau tidak.

"Ada sekian puluh, tapi kita tidak tahu apakah yatim piatu," kata Suhardi di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat pada Selasa (10/3/2020).

Baca: Diaz Minta Seleksi Ketat Rencana Pemulangan Anak Eks ISIS ke Indonesia

Meski begitu, ia mengatakan pihaknya belum bisa memverifikasi langsung data tersebut karena sulitnya akses ke dalam camp-camp yang disebut sebagai tempat tinggal mereka.

Suhardi juga menegaskan pihaknya tetap akan berhati-hati jika memang nantinya akan mendapatkan akses untuk memverifikasi anak-anak di bawah 10 tahun tersebut.

Hal itu mengingat sulitnya proses deradikalisasi terhadap mereka yang sudah terpapar radikalisme termasuk anak-anak usia di bawah 10 tahun tersebut dan kekhawatiran masyarakat di Indonesia jika mereka dipulangkan.

Baca: Jumlah WNI Eks ISIS Bertambah, Mahfud MD Minta Dimaklumi jika Data Berubah Lagi: Mereka Orang Lari

"Oleh sebab itu kita harus hati hati. Anak-anak di bawah 10 tahun pun kalau sudah terinfiltrasi (radikalisme) kan bisa tahu kan, tidak juga baik buat masyarakat kita," kata Suhardi.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah mencari tahu lokasi anak-anak eks ISIS asal Indonesia berusia di bawah 10 tahun yang yatim piatu.

Mahfud mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari proses identifikasi awal yang dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin BNPT.

"Sekarang kita baru pada tahap inventarisasi apa betul ada yang berusia di usia 10 tahun itu. Kalau ada itu ada di camp yang mana atau di negara mana. Ini semua masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh tim gabungan yang pimpinannya itu BNPT" kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2020).

Baca: Raja Belanda Sampaikan Permintaan Maaf Atas Penjajahan di Indonesia

Ia mengatakan, pemerintah juga masih berupaya untuk memikirkan terkait teknis penjemputan anak-anak tersebut.

Tidak hanya itu ia juga mengatakan pemerintah juga memikirkan terkait teknis pembinaan anak-anak tersebut nantinya.

"Soal kapan dan dimananya itu ada yang bersifat tertutup pengerjaannya. Kemudian ada yang memang belum boleh diumumkan kepada publik," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2020).