Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Formappi soal Wacana Ambang Batas Parlemen 7 Persen: Golkar-Nasdem Sudah Tak Sabar Revisi UU Pemilu

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut wacana kenaikan PT 7 persen ini sebagai kabar buruk bagi publik.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Formappi soal Wacana Ambang Batas Parlemen 7 Persen: Golkar-Nasdem Sudah Tak Sabar Revisi UU Pemilu
Tribunnews/JEPRIMA
Ilustrasi: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) bersama komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kiri) membuka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD Pemilu 2019 di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019). Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, sebanyak sembilan parpol dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti soal wacana  parliamentary threshold sebesar 7 persen yang belakangan didukung oleh Partai Golkar dan Nasdem.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut wacana kenaikan PT 7 persen ini sebagai kabar buruk bagi publik.

"Golkar dan Nasdem sepertinya sudah tak sabar melakukan revisi UU Pemilu. Alih-alih bekerja serius pasca pemilu 2019 lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas amanat rakyat yang diterima parpol-parpol dan pemimpin hasil Pemilu, elit-elit partai malah sudah geregetan mau bertarung lagi," kata Lusius dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (11/3/2020).

Lusius menyebut munculnya wacana soal PT 7 persen ini makin memperlihatkan kesibukan partai-partai yang sebagian waktunya sudah menuju hajatan Pemilu yang akan datang.

Baca: Hasil Liga Champions: Lolos dan Catatkan Sejarah, Josip Ilcic Sesumbar Atalanta Bukanlah Tim Kejutan

Baca: FAKTA Baru Wali Murid Aniaya Kepala Sekolah: Positif Gunakan Narkoba, Bekerja sebagai Sopir Truk

Baca: 5 Tersangka Pelecehan Siswi SMK di Bolaang Mongondow Tak Ditahan Polisi, Begini Faktanya

"Padahal belum genap setahun Pemilu 2019 berlalu. Terus kapan kerjanya, kalau lintasan waktu dijejali dengan persiapan pemilu saja. Apalagi persiapan ini semata untuk memastikan bagaimana parpol bisa memelihara peluang untuk menang pada Pemilu berikutnya," lanjutnya.

Menurutnya, wacana PT 7 persen yang disepakati Nasdem dan Golkar tak terlihat berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan penguatan demokrasi, dan  kepentingan memperbaikki sistem Pemilu.

BERITA REKOMENDASI

"Mereka nampak hanya fokus pada urusan peluang meraih kemenangan pada pemilu selanjutnya," tutur Lusius.

Seharusnya, dikatakan Lucius, yang paling penting bagi parpol saat ini adalah memikirkan langkah perubahan tata kelola parpol sehingga tidak lagi menjadi oligarkis, menjadi tempat demokrasi bersemayam, tempat kaderisasi calon pemimpin, tempat di mana nilai kejujuran, hingga antikorupsi bersemi..

"Pembicaraan langsung pada isu pemilu dan perubahan PT seperti mengolok-olok rakyat yang sepertinya selalu bisa dipermainkan partai. Ini seperti mempertontonkan arogansi partai yang merasa sudah besar sejak hasil pemilu lalu mendapatkan suara signifikan hingga melampaui PT 4 persen," pungkasnya.

Partai Golkar mendukung usulan Partai NasDem yang menginginkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) naik menjadi 7 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).


Airlangga menungkapkan Golkar menyambut baik usulan kenaikan PT tersebut.

"Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya PT 7 persen dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus. Dan Partai Gokar akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas