Diketahui, selama ini pemerintah DKI Jakarta cukup kesulitan dalam mengisolasi masyarakat yang terduga mengidap virus Corona.

Sebab pengujian spesimen tersebut baru dapat diumumkan beberapa hari kemudian.

Sementara, orang terduga tersebut masih melakukan aktivitas atau berkegiatan bebas di luar.

Dalam hal ini, ketika proses pengujian spesimen tersebut belum selesai maka Pemprov DKI Jakarta tidak berhak membatasi ruang gerak orang itu.

Hal ini lantaran belum dinyatakan positif terjangkit oleh tim medis.

Akibatnya dalam waktu itu lah sang pasien dapat menjadi potensi menyebarkan penularan virus Corona di ruang publik.

Anies menyebutkan Pemprov DKI Jakarta juga memiliki 3 laboratorium khusus untuk pengujian spesimen.

Ketiga laboratorium tersebut antara lain, laboratorium milik Pemprov DKI Jakarta itu sendiri, lalu milik Lembaga Eijkman, dan laboratorium mikrobiologi Eijkman.

Adapun keseluruhan laboratorium tersebut sudah berstatus bio safety level 2 plus.

Anies berharap pemerintah dapat melakukan pengujian di banyak tempat lainnya.

"Karena itu lah kalau kita belajar di banyak tempat, kuncinya menyelamatkan adalah melakukan testing sebanyak orang yang dicurigai," katanya.

Selanjutnya, masyarakat yang diduga tersebut diharap mau melakukan karantina secara sukarela.

Hal ini merupakan cara yang paling aman dan mudah untuk mencegah penularan lebih luas.

"Soal transparansi ini penting. Tujuannya sederhana supaya pemerintah daerah di seluruh wilayah yang terindikasi ada kasus Covid19 bisa bertindak," tuturnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan bisa bertindak dalam memerangi virus Corona apabila tidak mengetahui hasil secara terang atas kasus di setiap wilayah.

"Kami baru bisa bertindak begitu dapat informasinya.," ujarnya.

(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)