TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi X DPR RI mendesak pemerintah segera meliburkan seluruh aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun kampus-kampus di tengah kian masifnya sebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kepada Tribunnews.com, Jumat (13/3/2020).

“Kami menilai kondisi ini sudah mengkhawatirkan. Ekskalasi penyebaran Covid-19 kian massif dari hari ke hari. Agar tidak terjadi kondisi seperti di Italia, Iran, dan Korea Selatan, kami mendesak agar semua aktivitas sekolah diliburkan untuk sementara waktu hingga situasi penyebaran virus meredah,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Tercatat hingga Jumat sore (13/3/2020) pukul 18.00 WIB, jumlah positif virus corona mencapai 69 orang. Dua di antaranya masih berusia di bawah lima tahun (balita). Sedangkan korban meninggal akibat virus mematikan tersebut sudah empat orang.

Politikus PKB tersebut mengarisbawahi persebaran Covid-19 yang sudah menyentuh balita.

Menurut dia, kondisi tersebut menegaskan, jika ancaman Covid-19 benar-benar nyata dan harus ada tindakan ekstrim utamanya untuk menyelamatkan anak-anak peserta didik di tanah air.

Baca: Pemerintah Bantah Pasien Virus Corona Kabur dari Isolasi, Faktanya Pergi Urus Anak

Apalagi mengingat pola penyebaran Covid-19 di tanah air kian random.

Dia mencontohkan ada beberapa kasus positif corona, tidak diketahui mereka terjangkit di mana dan oleh siapa.

Apalagi, lanjut dia, ada informasi jika ada pasien positif corona yang melarikan diri dari proses isolasi.

“Kami sangat khawatir dengan pola persebaran yang tidak terindentifikasi ini. Jika wabah ini sampai ke pusat-pusat kegiatan belajar mengajar maka dampaknya akan sangat fatal,” katanya.

Di sisi lain, Huda mengkritisi terkait protokol pencegahan Covid-19 di pusat-pusat Pendidikan.

Baca: Jumlah Korban Corona Terus Bertambah, Politisi PAN Justru Ungkit Ucapan Menkes Terawan: Sangat Salah

Menurutnya Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan lima belas poin protokol penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah.

Di antaranya penyediaan cairan cuci tangan, penyemprotan disinfektan di benda dan tempat tertentu, hingga pengurangan aktivitas sentuhan fisik.

Hanya saja kata dia, hingga saat ini masih jarang sekolah yang benar-benar menerapkan protokol tersebut.

“Harusnya ada pengawasan yang intensif sehingga protokol tersebut bisa berjalan di lapangan. Kalau ada kendala dana terkait penyediaan disinfektan atau sarana lain pemerintah harus segera menanganinya."

"Sekali ini kondisi darurat sehingga harus ada antisipasi ekstra termasuk penyediaan anggarannya,” tegasnya.

Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan opsi belajar di rumah bagi seluruh peserta didik.

Opsi belajar di rumah ini menurut dia, harus diambil hingga persebaran Covid-19 benar-benar bisa terkendali di tanah air.

“Dengan pola persebaran yang random lalu belum berjalannya protocol pencegahan Covid-19 di sekolah-sekolah secara intensif, maka kami mendesak agar pemerintah mulai mempertimbangkan opsi belajar di rumah bagi seluruh peserta didik hingga persebaran Covid-19 benar-benar terkendali di tanah air,” tegasnya.