TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon seolah bersahut-sahutan dengan ekonom dan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dalam cuitannya di akun Twitter.

Mereka mempermasalahkan kedatangan 49 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok melalui Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (15/3/2020).

Dalam cuitannya, Rizal mengecam para pejabat yang merangkap jadi pengusaha yang tidak memperhatikan kepentingan nasional.

Fadli Zon kemudian merespons cuitan Rizal dengan menuduh mereka yang memberi izin masuk TKA sebagai pengkhianat bangsa.

Menanggapi cuitan kedua tokoh tersebut, pengamat politik dan intelijen Suhendra Hadikuntono memberikan apresiasi terhadap kepedulian Fadli Zon dan Rizal Ramli.

Namun, menurut Suhendra, selayaknya dalam kondisi bangsa yang sedang menghadapi darurat penyebaran virus Corona atau Covid-19 ini kedua tokoh itu bisa menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi.

"Meskipun secara obyektif pandangan Rizal Ramli dan Fadli Zon tersebut benar, tapi seharusnya mereka bijak dalam mengeluarkan pendapat. Setiap orang memang bebas berpendapat, namun dalam situasi darurat begini mereka seharusnya melakukan evaluasi diri apakah pendapatnya yang dikutip media tersebut produktif atau tidak bagi kemaslahatan bangsa," ujar Suhendra yang dihubungi media, Kamis (19/3/2020).

Suhendra mengimbau semua pihak, terutama para tokoh bangsa untuk bahu-membahu membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menciptakan situasi kondusif bagi proses penanganan Covid-19 yang sampai hari ini sudah memakan korban 25 jiwa.

Menurut Suhendra, mereka seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Setiap informasi ke publik, jelasnya, harus didahului dengan analisis intelijen yang akurat serta melakukan check and recheck.

Suhendra juga menyarankan lembaga intelijen baik di pusat maupun daerah agar berhati-hati menganalisis masalah.

Masukan yang diberikan kepada otoritas pejabat setempat menurut Suhendra harus disertai analisis dampak sosial politik yang mendalam.

Khusus mengenai kedatangan TKA asal Tiongkok di Kendari, menurut Suhendra, menunjukkan aparat intelijen setempat tidak peka memaknai dampak sosial politik yang terjadi dalam situasi negara yang sedang darurat menangani Covid-19.

"Tugas intelijen itu memberi masukan komprehensif disertai analisis dampak sosial politik dan aspek pertahanan keamanan kepada aparat negara dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan," paparnya.

Lepas dari itu, Suhendra mengaku lega bahwa 49 orang TKA asal Tiongkok tersebut sudah menjalani karantina selama 14 hari sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Untuk itu Suhendra mengajak semua pihak untuk tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut dan kembali fokus membantu pemerintah dalam menangani kondisi darurat Covid-19.

"Dalam kondisi darurat seperti ini saya mengajak semua tokoh bangsa untuk melakukan "statement distancing" yaitu menjaga memberikan pendapat pribadi yang bisa memperkeruh situasi. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mempunyai soliditas dan solidaritas sosial yang tinggi dalam menghadapi situasi darurat penyebaran Covid-19," pungkas Suhendra.

Baca: Rupiah Melemah Akibat Corona, Fadli Zon Desak Jokowi Segera Tentukan Langkah: Mau Dibawa Kemana?

Dalam kaitan ini, Rabu (18/3/2020), Suhendra juga mengkritik keras statemen mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo yang menggaungkan imbauan salat berjemaah di masjid yang menurut Suhendra sangat membahayakan keselamatan umat Islam dan berlawanan dengan upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan pembatasan interaksi sosial masyarakat.

Sambil bercanda, Suhendra mengaku membuka kantornya 24 jam untuk menampung dan berdiskusi bagi siapa pun yang "radikal" dalam memahami Corona agar tidak berbicara di luar yang hanya memantik keresahan masyarakat.