Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senada dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Fraksi Partai Demokrat juga menolak rencana rapid test covid-19 atau corona bagi anggota DPR dan keluarganya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona dan dalam perawatan.

Apalagi, kata Ibas, masyarakat di berbagai daerah saat ini masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona.

“Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangan persnya, Senin (23/3/2020) malam.

Ia menyebut, penolakan tersebut juga hasil pertimbangan rasa kemanusiaan, di saat banyak gugurnya tenaga medis yang merawat para pasien COVID-19.

Baca: UPDATE Kasus Corona di Indonesia: Naik Jadi 579 Kasus, 49 Meninggal, 30 Sembuh

“Intinya negara harus perhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,” ucapnya.

Meski menolak, Ibas mengapresiasi, protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini. Namun, rencana pemeriksaan anggota dewan saat ini tidak tepat.

Baca: Hati-hati, Klorokuin Itu Obat Penyembuhan, Bukan untuk Pencegahan Corona

"Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,” ujar Ibas.

Diketahui, seluruh anggota DPR dan keluarganya akan menjalani rapid test virus corona atau covid-19, pada akhir pekan ini.

Baca: Bill Gates: Virus Corona Patogen yang Muncul Sekali dalam Satu Abad

"Alatnya kemungkinan datang pada besok, sehingga diperkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar hari Kamis atau mulai Jumat ini," ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, tes corona akan dilakukan di aula sekitar rumah dinas anggota DPR yang berada di Kalibata dan Ulujami, Jakarta.

"Nanti bergantian, akan dikasih jadwal pengetesan," ucap Indra.

Indra menyebut, tes corona bukan hanya anggota DPR sebanyak 575 orang saja, tetapi termasuk keluarga maupun pekerja yang tugas di rumah dinas anggota dewan.

"Anggota dewan 575, kalau di kali empat (bersama keluarganya), sudah di atas dua ribuan orang dengan pembantu dan sopirnya," tuturnya.