Laporan Reporter Barly Haliem 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wabah virus corona yang makin mengkhawatirkan memunculkan gagasan dari anggota DPR RI Faisol Reza.

Faisol Reza mengusulkan untuk mengubah Gedung DPR jadi rumah sakit darurat corona apabila rumahsakit dan Wisma Atlet Kemayoran yang disiapkan untuk menampung ledakan pasien tidak lagi mencukupi.

“Kami siap untuk mengubah gedung DPR untuk jadi rumah sakit darurat. Jika itu diperlukan karena kapasitas sudah tidak mencukupi, kami akan mengomunikasikan ke koleganya,” kata Reza, politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Ketua Komisi VI DPR-RI dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Dia menyatakan, dalam situasi seperti sekarang, tidak perlu lagi saling menyalahkan, mencaci yang tidak disukai.

"Yang lebih penting adalah mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan yang akan terjadi ke depan secara matang. Jangan sampai kita gagal mencari jalan keluar,” tegasnya.

Baca: Cerita Tentang Sidang Skripsi Ditunda Setelah Pegawai Kampus Positif Terinfeksi Virus Corona

Reza bersama sejumlah koleganya di DPR sudah membahas pengubahan gedung DPR menjadi rumahsakit darurat secara informal, dan tidak ada satupun yang berkeberatan dengan gagasan tersebut.

Lebih jauh, Reza juga menggambarkan bahwa dukungan dari banyak pihak ia terima bilamana situasi mengharuskan hal tersebut dilakukan.

Baca: Bill Gates: Virus Corona Patogen yang Muncul Sekali dalam Satu Abad

“Pemerintah bisa menyiapkan Wisma Atlet dalam beberapa hari. Peralatan sudah tersedia dan tenaga yang diperlukan juga ada," kata dia.

"Yang paling penting menurut saya justru melindungi tenaga medis yang berada di garda depan penanganan wabah. Bilamana perlu, kami bisa minta tolong negara lain yang sudah berhasil menangani persoalan ini seperti China, Korea, atau Singapura,” lanjutnya.

PKS Tolak Rapid Test Anggota DPR

Terkait dengan upaya tindakan cepat menangani wabah virus corona ini, Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak agar DPR RI dan pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan rapid test corona (Covid-19) bagi anggota DPR RI dan keluarga.

Ia menilai seharusnya rapid test diprioritaskan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar Covid-19.

"Sebaiknya Rapid Test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," kata Pipin melalui keterangannya, Selasa (24/3/2020).

Menurutnya, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan pandemi Covid-19, saat ini seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya.

"Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," ujarnya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan kondisi alat tes saat ini masih terbatas.

Pemerintah harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.

"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan seluruh anggota DPR dan keluarganya akan menjalani rapid test virus corona atau covid-19, pada akhir pekan ini.

"Alatnya kemungkinan datang pada besok, sehingga diperkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar hari Kamis atau mulai Jumat ini," ujar Indra kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, tes corona akan dilakukan di aula sekitar rumah dinas anggota DPR yang berada di Kalibata dan Ulujami, Jakarta.

"Nanti bergantian, akan dikasih jadwal pengetesan," ucap Indra.

Indra menyebut, tes corona bukan hanya anggota DPR sebanyak 575 orang saja, tetapi termasuk keluarga maupun pekerja yang tugas di rumah dinas anggota dewan.

"Anggota dewan 575, kalau di kali empat (bersama keluarganya), sudah di atas dua ribuan orang dengan pembantu dan sopirnya," tuturnya.

Fraksi Demokrat Juga Menolak

Senada dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Fraksi Partai Demokrat juga menolak rencana rapid test covid-19 atau corona bagi anggota DPR dan keluarganya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan, seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona dan dalam perawatan.

Apalagi, kata Ibas, masyarakat di berbagai daerah saat ini masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona.

“Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangan persnya, Senin (23/3/2020) malam.

Ia menyebut, penolakan tersebut juga hasil pertimbangan rasa kemanusiaan, di saat banyak gugurnya tenaga medis yang merawat para pasien COVID-19.

“Intinya negara harus perhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,” ucapnya.

Meski menolak, Ibas mengapresiasi, protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini. Namun, rencana pemeriksaan anggota dewan saat ini tidak tepat.

"Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,” ujar Ibas.

Diketahui, seluruh anggota DPR dan keluarganya akan menjalani rapid test virus corona atau covid-19, pada akhir pekan ini.

"Alatnya kemungkinan datang pada besok, sehingga diperkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar hari Kamis atau mulai Jumat ini," ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, tes corona akan dilakukan di aula sekitar rumah dinas anggota DPR yang berada di Kalibata dan Ulujami, Jakarta.

"Nanti bergantian, akan dikasih jadwal pengetesan," ucap Indra.

Indra menyebut, tes corona bukan hanya anggota DPR sebanyak 575 orang saja, tetapi termasuk keluarga maupun pekerja yang tugas di rumah dinas anggota dewan.

"Anggota dewan 575, kalau di kali empat (bersama keluarganya), sudah di atas dua ribuan orang dengan pembantu dan sopirnya," tuturnya.