TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara untuk mendapatkan kartu sembako murah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Dikutip dari laman kemsos.go.id, mulai tahun 2020 pemerintah telah mengubah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program sembako.

Program ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Baca: UPDATE Covid-19 3 April 2020: Jumlah Kasus di Dunia Tembus 1 Juta, Indonesia Tambah 13 Kematian

Dalam program tersebut, jumlah bantuan menjadi Rp 150.000 untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebelumnya, saat BNPT, indeks bantuan sebesar Rp 110.000 per KPM.

Program sembako sebelumnya hanya terdiri dari komoditas beras dan telur.

Namun dalam penambahan juga terdapat karbohidrat yang lain seperti jagung, singkong, ubi, sagu, serta umbi-umbian yang lain.

Juga termasuk protein hewani seperti daging ayam, daging, dan ikan.

Serta protein nabati yakni tahu, tempe, dan kacang-kacangan.

Sayuran serta buah-buahan juga menjadi komoditas dalam program tersebut.

Sementara itu, dalam mengatasi adanya pandemi virus corona atau Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menambahkan indeks program sembako.

Dilansir oleh laman kemsos.go.id, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menambahkan jumlah bantuan sebesar Rp 50.000 setiap KPM untuk per bulan.

Baca: Hasil Rapid Test Andrea Dian Negatif Corona, Ganindra Bimo Berharap sang Istri Cepat Pulang

Baca: Mahfud MD Sebut Darurat Sipil Tidak akan Ditetapkan dalam Tangani Corona Kecuali Keadaan Memburuk

Sehingga untuk indeks bantuan program sembako saat pandemi corona menjadi Rp 200.000 per KPM.

“Mulai bulan Maret ini, kami sudah menambahkan indeks Program Sembako sebesar Rp 50.000 per KPM," terang Juliari dikutip dari kemsos.go.id, Senin (02/03/2020).

"Dengan demikian, dari semula indeks Program Sembako Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan."

"Saya mohon kepada KPM untuk segera membelanjakan tambahan dana ini, agar menggerakkan perekonomian,” tambahnya.

Kenaikan indeks bantuan tersebut akan berlaku selama enam bulan ke depan.

Tepatnya hingga Agustus 2020 mendatang.

Kemudian, apabila perekonomian dalam enam bulan ke depan sudah stabil maka indeks bantuan akan kembali seperti semula.

Yakni Rp 150.000 per KPM untuk setiap bulan.

“Jika dalam enam bulan prospek ekonomi sudah membaik maka nilai bantuan Program Sembako akan kembali ke angka Rp150.000 per bulan,” jelas Juliari dikutip dari kemsos.go.id.

"Tapi jika dirasa kenaikan bantuan itu masih diperlukan untuk menjaga konsumsi maka kenaikan tersebut akan diperpanjang sesuai dengan keputusan pemerintah," lanjutnya.

Dikutip dari laman sikapiuangmu.ojk.go.id, untuk mendapatkan kartu sembako, diawali dengan melakukan pendaftaran sebagai peserta KPM.

Baca: Mahfud MD Sebut PSBB Jadi Pilihan yang Mencakup Seluruh Ide dalam Penanganan Corona

Baca: Imbauan Ganjar Pranowo Minta Stop Semprot ke Tubuh Manusia : Jangan Sampai Jadi Malapetaka

Pendaftaran tersebut akan dilakukan oleh Kemensos secara offline.

Kemudian calon KPM akan mendapatkan surat pemberitahuan mengenai teknis pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan di tempat yang sebelumnya telah ditentukan.

Calon KPM diharuskan mengisi data yang kemudian akan diproses oleh bank yang masuk ke dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Data juga bisa diproses oleh kantor kelurahan serta kantor walikota maupun kabupaten.

Setelah verifikasi data selesai, peserta KPM akan dibukakan rekening oleh bank.

Setelah itu akan mendapatkan kartu bernama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

KKS merupakan kartu non tunai yang berguna sebagai alat untuk pengambilan bantuan pangan.

Penerima KKS dapat langsung menggunakan kartu ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) untuk melakukan pembelian bahan pangan.

E-warong sendiri merupakan agen bank maupun pedagang atau bahkan pihak lain yang telah bekerja sama.

KPM yang mendapatkan KKS dapat melakukan pembelian di e-warong tertentu yang memiliki tanda lokasi penyaluran program sembako.

Baca: Detri Warmanto Belum Kembali ke Rumah Meski Rapid Test Negatif dan Kondisi Paru-Paru Normal

Baca: KONDISI TERKINI Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Pascapositif Corona

Pembelian yang dilakukan secara non tunai dengan mengacu pada jumlah saldo yang ada di KKS.

Melalui sebuah sistem yang telah terintegrasi dengan pihak bank, penyalur bantuan dapat mengetahui secara rinsi laporan seputar dana yang telah disalurkan.

Juga dapat mengetahui jumlah dana yang ditarik oleh KPM, dana yang tersisa.

Hingga jumlah KPM yang belum menggunakan KKS.

(Tribunnews.com/Febia Rosada)