BREAKING NEWS: Jokowi Luncurkan Bantuan Khusus untuk Sopir Rp 600 Ribu Selama 3 Bulan
BERAKING NEWS Presiden Jokowi menyiapkan anggaran sebanyak Rp 360 miliar untuk para pengemudi atau sopir.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Ifa Nabila
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meluncurkan bantuan sosial khusus sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Terbaru Mantan Wali Kota Solo telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 360 miliar untuk para pengemudi atau sopir.
Bantuan sosial khusus ini bernama Program Keselamatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Polri juga melaksanakan program keselamatan."
"Ini seperti kartu pra kerja, program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan."
"Targetnya untuk 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kernet."
Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Luncurkan Bantuan Khusus untuk Sopir Rp 600 Ribu Selama 3 Bulan
Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Jelaskan Bantuan Sosial Khusus di Pandemi Covid-19
"Mereka akan diberikan insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp 360 miliar," urai Jokowi dikutip dari siaran live KompasTV, Kamis (09/04/2020).
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan bahwa pemerintah akan terus berupaya menyisir yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial dan memperluas peluang kerja untuk masyarakat lapisan bawah melalui program padat karya.
Jokowi mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini tidaklah mudah.
Oleh karena itu, Jokowi pun mengimbau para pengusaha untuk tetap mempertahankan pekerjanya.
Jokowi juga mengajak seluruh pihak untuk peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu.
"Kita harus sadari bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, harus hadapi bersama-sama mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," kata Jokowi.
"Saya mengajak semua pihak untuk peduli pada masyarakat kurang mampu, dengan bergotong royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan," sambungnya.
Baca: TR Aturan Penghina Jokowi Dikritik, Ketua Cyber Indonesia: Hukum Tidak Mungkin Memuaskan Semua Pihak
Baca: Duka Cita Presiden Jokowi untuk Kepergian Glenn Fredly, Karyanya Akan Tetap Abadi
Bantuan Sembako
Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 2,2 triliun untuk 1,2 juta KK di ibu kota terutama untuk sembako.
Bantuan sembako ini tidak hanya diperuntukan ibu kota saja, melainkan juga untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Jokowi mengungkapkan akan memberikan bantuan tersebut kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK.
Sama halnya DKI, bantuan sembako ini juga senilai RP 600 ribu dan akan diberikan per bulan.
Adapun total anggarannya sebesar Rp 1 triliun.
Sementara masyarakat di luar Jabodetabek, Jokowi mengatakan juga akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan BLT kepada 9 juta KK," ujarnya.
Namun dengan syarat mereka tidak menerima bansos lainnya seperti PHK maupun bansos sembako
"BLT ini Sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 16,2 triliun," jelas Jokowi.
Kemudian lanjut Jokowi meminta sebagian dana desa segera dialokasikan untuk bansos di desa.
Baca: Imbas Corona, BI Prediksi Ekonomi Kuartal I 2020 Tumbuh 4,7 Persen, lalu Turun Kuartal Berikutnya
Baca: MUI Usul Pemerintah Gelar Istighotsah dan Dzikir Nasional Saat Pandemi Corona
Bansos desa ini akan diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima, dengan besaran 600 ribu perbulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan Rp 21 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun.
"Ini nanti ada di Kementerian desa dengan program Padat Karya Tunai Desa, targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja."
"Kementerian PUPR targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih RP 10,2 T."
"Kemudian di kementerian yang lain seperti kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pertanian dan kementerian perhubungan," jelas Jokowi.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan/Widyadewi Metta/ snaya)