Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembuatan draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibuat pemerintah, sebelum terjadinya wabah virus corona atau covid-19.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka mempersilahkan pemerintah jika ingin menarik draf tersebut karena kondisinya saat ini dan sebelumnya berbeda.

"Dalam proses kami menyerap aspirasi dari publik, baik kiranya kami juga memberikan kesempatan kepada pemerintah, manakala mau menarik drafnya atau mau memperbaiki draf yang ada," kata Rieke saat rapat kerja pemerintah dengan Baleg DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca: Satu Bulan Dibentuk, Gugus Tugas Sudah Distribusikan 725 Ribu APD, Tergetkan 78 Laboratorium Aktif

Rieke memaparkan beberapa pasal yang ada dalam draf RUU Ciptaker sudah tidak sesuai kondisi Indonesia di tengah pandemi virus corona.

Baca: Lepas Sadio Mane ke Real Madrid, Liverpool Bisa Pecahkan Rekor Transfer Dunia

Misalnya, Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 3 Ayat 1, di mana bagian penjelasan soal fasilitas bagi pekerha dihapus dalam RUU Ciptaker dan hanya dijelaskan soal perumahan bagi pekerja.

"Kemudian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. Ini sebenarnya kalau kita mengantisipasi dampak covid-19 tidak boleh dihilangkan, tetapi di RUU Cipta Kerja justru dihilangkan," tutur Rieke.

Mengingat banyaknya catatan, Rieke mengusulkan ke pimpinan Baleg DPR tidak terburu-buru melakukan pembahasan, karena setiap fraksi harus membuat daftar inventarisasi masalah setelah mendengarkan masukan dari publik.

"Jadi ini perlu cek dan ricek secara lebih mendalam lagi. Itu pandangan dari Fraksi PDIP dan jujur saja kami harus melakukan pembahasan, pendalaman untuk bisa menyerahkan daftar inventarisasi masalah, dan kami memberikan waktu ke pemerinyah barang kali ada perbaikan," papar Rieke.