TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Syaikhul Islam Lillah mengkritik keras program pemerintah terkait kartu pra kerja.

Dia meminta pemerintah segera menghapus vendor-vendor pelatihan online terkait program kartu Pra kerja.

“Saya tegaskan, ini tidak bermanfaat untuk rakyat, kecuali yang dimaksud dengan rakyat itu vendor-vendor pelatihan,” kata Syaikhul Islam, Kamis (16/4/2020).

Menurutnya, gelontoran dana program tersebut hanya akan berputar di perusahaan aplikasi saja.

Dia meminta agar pemerintah merumuskan kembali program tersebut agar dapat berjalan lebih efektif.

Saat ini rakyat bukan membutuhkan pelatihan online, tapi bantuan yang langsung bisa dirasakan langsung.

“Yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah Bantuan Langsung Tunai, bukan pelatihan yang tidak jelas,” tambahnya.

Program kartu Prakerja menyedot anggaran mencapai Rp 20 triliun. Saat ini rakyat lebih membutuhkan stimulus untuk bertahan hidup di tengah pandemo Covid-19 alias Corona dibanding pelatihan-pelatihan online.

Jika jumlah peserta 5,6 juta orang dan membutuhkan biaya pelatihan Rp 1 juta, maka anggaran yang diperlukan mencapai Rp 5,6 triliun. Artinya anggaran Rp 20 triliun yang disediakan pemerintah terlalu besar.

Akan lebih bermanfaat kalau diberikan untuk membantu rakyat bertahan hidup selama masa pandemi.

Dana tersebut lebih baik dibelanjakan untuk memberi bantuan sembako atau uang tunai kepada masyarakat terdampak.

“Sebaiknya ditarik saja, gunakan anggarannya untuk BLT yang jelas manfaat nya,” kata Syaikhul Islam.

Seperti diketahui program Kartu Pra kerja disiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik melalui skilling, upskilling dan reskilling.

Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat senilai Rp3,55 juta terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang digunakan untuk membiayai berbagai pelatihan di platform digital mitra.

Kemudian insentif setelah penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan insentif setelah mengisi tiga survei evaluasi sebesar Rp50 ribu per survei.