Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Yasonna: Instruksi Saya Jelas, Terbukti Pungli Langsung Pecat

Selain Indonesia, negara-negara lain juga membebaskan napi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lapas.

Yasonna: Instruksi Saya Jelas, Terbukti Pungli Langsung Pecat
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Menkumham Yasonna Laoly. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly berjanji akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi informasi tentang dugaan pungli terhadap warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi sesuai Permenkumham 10 Tahun 2020.

Yasonna meminta masyarakat berani melaporkan oknum nakal tersebut kepadanya melalui berbagai saluran yang tersedia, atau melalui jajaran di Ditjen Pemasyarakatan untuk memudahkan proses penindakan. Dia menjamin data pelapor akan dirahasiakan.

Baca: Cara dan Bacaan Niat Salat Tarawih Sendiri di Bulan Ramadan

Baca: Di Tengah Wabah Corona, Komisi E Minta Dinkes DKI Tak Abai Soal Ancaman DBD

Baca: Kamis Pagi, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp 15.669 per Dolar AS

"Instruksi saya jelas, terbukti pungli saya pecat. Instruksi ini sudah saya sampaikan secara langsung lewat video conference kepada seluruh Kakanwil, Kadivpas, Kalapas, dan Karutan " kata Yasonna melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).

Yasonna menegaskan, bahwa Kemenkumham sudah melakukan investigasi dan menerjunkan tim ke daerah untuk menelusuri dugaan pungli tersebut.

"Namun investigasi belum menemukan adanya pungli. Kalau ada yang tahu, tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan Facebook fanpage saya," tegasnya.

Sebelumnya, Yasonna sudah memberikan lima instruksi terkait pengeluaran warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi. Pertama, tidak boleh ada pungutan liar, karena prosesnya gratis.

Instruksi kedua, proses pengeluaran warga binaan asimilasi dan integrasi tidak boleh dipersulit.

Kanitreskrim Polsek Tegalsari Surabaya, Ipda I Gede Made Sutayana, menanyakan kronologi kedua pelaku saat menjambret tas di Jalan Raya Darmo, Rabu sore (15/4/2020). Salah satu pelaku merupakan napi asimilasi yang mengaku tak sadar berbuat kriminal seusai menenggak miras
Kanitreskrim Polsek Tegalsari Surabaya, Ipda I Gede Made Sutayana, menanyakan kronologi kedua pelaku saat menjambret tas di Jalan Raya Darmo, Rabu sore (15/4/2020). Salah satu pelaku merupakan napi asimilasi yang mengaku tak sadar berbuat kriminal seusai menenggak miras (febrianto ramadani/surya)

Mereka yang menjalani program ini adalah warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman, tidak menjalani subsider, bukan napi korupsi atau bandar narkoba atau kasus terorisme, berkelakuan baik selama dalam tahanan, dan ada jaminan dari keluarga.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas