TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh seluruh instansi pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban.

Lebih dari itu, SAKIP seharusnya disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ronald Andrea Annas.

Dirinya menjadi narasumber dalam Diskusi dan Sosialisasi Online (Disko), Senin (20/04/2020).

“Kami ingin pemda mengerjakan SAKIP karena kebutuhan. Bahwa pemda butuh AKIP untuk menyempurnakan kinerjanya,” ujar Ronald.

Baca: Awasi Warga Selama PSBB, Check Point Disiagakan Selama 24 Jam

Dalam paparannya, Ronald mengibaratkan SAKIP dengan kegiatan sederhana yakni menyikat gigi.

Menurutnya menyikat gigi akan tetap dilakukan seseorang meskipun tidak ada perintah atau aturan yang mengikat.

Ini karena, orang tersebut sadar bahwa sikat gigi adalah untuk kebaikan dirinya.

“Seperti yang saya ibaratkan dengan menyikat gigi, kedepan kita berharap pemda tidak lagi rule based, artinya tidak ada lagi perbaikan yang baru akan dilaksanakan jika ada perintah atau ada aturannya,” imbuhnya.

Baca: KBRI Cairo Tayangkan Video Hasil Lomba Konten Kreatif #DiRumahSaja

SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan.

Menurut Ronald, SAKIP bisa membantu untuk memastikan instansi pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

“SAKIP ini bisa membuat kita semakin pelit untuk mengeluarkan anggaran di luar kinerja, karena prinsip yang dipegang adalah besaran anggaran dialokasikan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan,” ujarnya.