TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Kartu Pra-Kerja terus menuai kontroversi. Mulai program pelatihan daring yang memakan biaya Rp5,6 triliun yang dinilai tidak efektif, hingga keterlibatan mitra kerja pelatihan yang dinilai tidak etis.

Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengkritik, materi-materi pelatihan yang diberikan kepada penerima Kartu Prakerja tak banyak berbeda dengan yang sudah banyak beredar di internet saat ini.

”Yang saya lihat di YouTube, mau mencari pelatihan teknis apa pun secara online dari A-Z, di YouTube lebih bagus daripada di Kartu Prakerja sekarang,” ujar Bhima, Senin (20/4/2020).

Bhima menilai, secara keseluruhan program Kartu Prakerja ini formatnya tak pas. Pasalnya, bantuan yang paling dibutuhkan pengangguran saat ini adalah bantuan langsung tunai (BLT), bukan pelatihan apalagi jika materinya tak relevan.

Dia mencontohkan, salah satu materi yang diterima oleh para ojek online tentang materi manajemen waktu dan stres. Ia menilai kemampuan tersebut sudah lebih mumpuni dimiliki oleh para ojol yang sehari-hari telah mempraktikkan.

Selain itu ada pula materi tentang pembuatan CV yang tujuannya kurang tepat, yaitu malah diperuntukkan untuk mendaftar beasiswa.

Padahal, para pendaftar Kartu Prakerja bisa saja korban PHK yang relatif tidak membutuhkan itu untuk kondisi sulit ini.

"Apa maksudnya pengangguran disuruh cari beasiswa LPDP? Kuliah ke luar negeri? Jadi tidak menyelesaikan masalah, padahal industri butuhnya bukan itu," kata dia.

Baca: Cerita Krisnawati, Driver Ojol Cantik yang Trauma Diusili Customer Pria

Salah satu kebijakan yang menurutnya justru bisa ditiru oleh pemerintah Indonesia dari Malaysia ialah pemberian kuota internet gratis. Sebab ketika aktivitas ekonomi konvensional lumpuh di masa pandemi, maka perekonomian bisa digerakkan secara online.

Baca: Refly Harun Mendadak Dicopot dari Jabatan Komisaris Utama Pelindo I, Apa Alasannya?

Selain itu, para pekerja pun masih bisa mendapatkan informasi-informasi secara mandiri jika ternyata pelatihan dari Kartu Prakerja tak efektif. "Kalau hanya bikin CV, manajemen stress, semua ada di YouTube, gratis, asalkan pemerintah mau kasih subsidi internetnya," kata dia.

Baca: Kisah Viral Pak Ngadino: Tukang Becak Numpang Pipis Diteriaki Maling, Dibogem Satpam Museum

Program Kartu Prakerja dengan target penerima 5,6 juta orang dan anggaran total Rp 20 triliun itu, kata Bhima, semestinya bisa ditentukan prioritasnya untuk pemberian bantuan langsung tunai.

"Ada 5,6 (juta orang) pelatihan online, (dialihkan BLT) masing-masing orang Rp 1 juta untuk makan dan kebutuhan pokok. Kini, mencuat lagi pelatihan online itu, pembelajarannya sejenis yang ada di YouTube secara gratis. Tidak perlu bayar mulai dari Rp50 ribu sampai Rp1 juta,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR DPR, Saleh Daulay mendesak pemerintah memaparkan secara detail terkait materi dari lembaga pelatihan yang telah bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja.

Saleh menduga pelatihan peserta program Kartu Pra Kerja yang diberikan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dimedia-media sosial.