Mudik Dilarang, 600 Ribu Warga Jateng di Jabodetabek Terlanjur Pulang
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 600.000 warga Jateng yang sudah pulang kampung dari Jabodetabek.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah memutuskan melarang seluruh masyarakat mudik lebaran tahun ini.
Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19.
Namun, meskipun sudah diimbau untuk tidak mudik faktanya masih banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman.
Bahkan banyak yang telah mudik ke kampung halaman masing-masing.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 600.000 warga Jateng yang sudah pulang kampung dari Jabodetabek.
Meski begitu, menurut Ganjar, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng yang ada di sana.
"Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana," kata Ganjar di Semarang, Selasa (21/4/2020).
Terkait penerapan larangan mudik tersebut, Ganjar mengatakan akan melaksanakan sesuai petunjuk pusat.
Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu.
"Kalau itu (larangan mudik) sudah dijalankan, kan pasti akan penjagaan oleh aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu," jelasnya
"Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar dulu. Kami minta provider telekomunikasi menyediakan jaringan lebih besar agar masyarakat kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya," tambahnya.
Untuk itu, Ganjar meminta kepada seluruh warga Jateng yang ada di Jabodetabek untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak mudik.
Terkait keluarga yang ada di Jateng, Ganjar berjanji akan mengurus.
"Lalu bagaimana dengan nasib yang yang tidak mudik, saya minta segera melakukan pendataan sebagai penerima bantuan. Saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar dan Banten terkait ini. Penghubung kami yang ada di Jakarta serta para paguyuban warga Jawa Tengah juga kami minta membantu dalam proses pendataan ini," ujarnya.
