Pemerintah Diminta Terbuka soal MoU Mitra Pelaksana Kartu Prakerja
Anggota Komisi II DPR fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik proses pemilihan mitra pelaksana kartu prakerja yang dilakukan pemerintah.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik proses pemilihan mitra pelaksana kartu prakerja yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, proyek mitra kartu prakerja dapat dibuka transparan kepada publik.
Sehingga tidak ada kesan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat politik kepentingan.
"Harusnya presiden juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk ikut dalam tender, harusnya bersifat terbuka disampaikan ke semua orang," kata Guspardi saat dihubungi Tribun, Rabu (22/4/2020).
Kata Guspardi, saat ini momen yang tepat bagi pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.
Baca: Mabes Polri Perintahkan Setiap Polda Bentuk Satgas Begal
Baca: Fatayat NU Minta Pemerintah Evaluasi Kembali Program Kartu Prakerja
Namun, ia menyayangkan mitra pelaksana kartu prakerja yang terkesan diberikan kepada pihak yang dekat dengan penguasa.
Diketahui, RuangGuru merupakan mitra pelaksana dari kartu prakerja.
Mantan stafsus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara merupakan CEO sekaligus pendiri RuangGuru.
Guspardi mendorong pemerintah terbuka terkait proses pemilihan mitra pelaksana kartu prakerja.
"Jangan didapatkan oleh satu orang atau kelompok tertentu, harunya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada orang lain, artinya secara terbuka presiden ataupun pihak terkait untuk menyampaikan proyek ini bentuknya apa, kegiatannya ini apa, siapapun diberikan kesempatan. Jangan hanya monopoli," katanya.
