TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah kritik terkait implementasi program Kartu Prakerja.

Jokowi menjelaskan, sejak akhir tahun lalu, program Kartu Prakerja memang disiapkan untuk pelatihan bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

Pelatihan yang disiapkan semula berbentuk pelatihan langsung, seperti untuk teknisi coding, programmer, barista dan chef.

Baca: Penuturan ART yang Mengaku Disiksa Majikan, Dipaksa Makan 50 Cabai dan Tenggak Air Mendidih

Baca: Ini Bacaan Niat Salat Tarawih di Rumah, Bisa Dilakukan Sendiri atau Berjemaah

Namun, pemerintah mengubah skema program ini karena munculnya wabah virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.

"Ada kondisi yang berbeda, sehingga dalam waktu 1,5 bulan desainnya diubah total. Diubah ke online dalam waktu sangat cepat," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Najwa Shihab, Rabu (22/4/2020).

Jokowi mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, pelatihan yang digelar secara offline tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Oleh karena itu pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup menjadi pilihan.

Selain mengubah skema pelatihan, pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja sehingga bantuan tunai yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan secara bertahap usai pelatihan dilakukan.

"Ini bukan murni pelatihan, tapi semi bansos. Peserta akan mendapat Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menilai Rp 1 juta untuk dana pelatihan tak perlu dipersoalkan karena dana tunai yang diterima peserta jauh lebih besar.

Jokowi menilai dana tunai itu akan sangat dirasakan manfaatnya bagi pemegang kartu. Khususnya bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan Covid-19.

"Hampir 80-90 persen yang mendaftar itu adalah korban PHK," kata dia.

Jokowi dalam kesempatan itu juga menjawab soal perusahaan startup yang terpilih sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Salah satu perusahan yang menjadi mitra adalah Ruangguru, yang didirikan dan dipimpin oleh Staf Khusus Presiden Adamas Belva Delvara.

Setelah polemik terkait dugaan konflik kepentingan ini mencuat, Belva akhirnya mundur dari posisi staf khusus.

Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa program Kartu Prakerja ini sejak awal terbuka bagi semua perusahaan yang hendak bekerjasama. Masyarakat pun bisa bebas memilih pelatihan online yang telah tersedia.

"Misalnya ada perusahaan A yang ikut program ini, belum tentu dipilih oleh pengguna Prakerja," kata Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Jawab Kritik soal Kartu Prakerja"