TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istilah mudik dan pulang kampung mendadak menjadi polemik.

Keduanya dianggap berbeda oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara khususnya dengan Mata Najwa.

Baca: Pemerintah Serukan Larangan Mudik, Volume Kendaraan di Tol Cikampek Naik 27 Persen

Adanya perbedaan istilah ini dinilai akan menyulitkan implementasi larangan mudik di lapangan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Dia mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut dapat dimanfaatkan para pemudik untuk mengelabui petugas.

"Kalau pulang kampung dibolehkan sedangkan mudik enggak boleh, nanti alasannya berubah pulang kampung. 'Saya pulang kampung, bukan mudik'," kata Trubus kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2020).

Trubus menuturkan, hal itu dapat terjadi lantaran budaya hukum di tengah masyarakat menunjukkan masyarakat suka mencari-cari alasan.

Pernyataan Jokowi itu, lanjut Trubus, juga dapat merepotkan penegakan hukum terkait larangan mudik di lapangan.

"Repot di sisi penegakan hukum kalau aturan enggak jelas. Satu, isi aturannya. Kedua, strukturnya, aparat yang melaksanakan bingung nanti," kata Trubus.

Trubus berpendapat, penerapan larangan mudik nanti tidak perlu membeda-bedakan antara orang yang berpergian untuk mudik atau pulang kampung.

Baca: Jumlah Penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan Dibatasi, Harga Tiket Naik Hingga 50 Persen

Trubus mengatakan, pemerintah seharusnya tegas melarang seluruh warga meninggalkan zona merah selama masa larangan mudik.

"Menurut saya dalam implementasi tidak dibeda-bedakan, enggak ada yang keluar mau pulang kampung atau mudik, selama ada larangan mudik ini keluar dari daerah yang kategori red zone dilarang, titik," kata Trubus.

Pernyataan Jokowi soal Mudik dan Pulang Kampung