Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pimpinan Komisi VI DPR Minta Program Kartu Prakerja Jangan Dijadikan Polemik

Menurut pimpinan Komisi VI DPR RI program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Pimpinan Komisi VI DPR Minta Program Kartu Prakerja Jangan Dijadikan Polemik
Istimewa
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menghimbau semua pihak agar Program Kartu Prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah tak dijadikan polemik.

Karena menurutnya program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

"Saya sudah turun langsung ke bawah, mendengarkan berbagai harapan masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung akibat wabah Covid-19. Kehadiran Program Kartu Prakerja ini sangat dirasakan manfaatnya," ungkap politisi asal Bali ini dalam keterangannya, Senin (27/4/2020).

Pria murah senyum ini mengungkapkan bahwa, momentum peluncuran program ini sangat tepat, ditengah kemandegan ekonomi akibat covid-19.

Meskipun tidak seratus persen menjawab persoalan, terapi menurutnya paling tidak dapatengurangi beban ekonomi rakyat.  

Menurut Demer, apa yang diberikan oleh pemerintah ibarat paket komplit.

Karena selain memberikan "kail" berupa skill agar masyarakat sasaran program bisa survive secara ekonomi, juga diberikan "ikan" berupa insentif untuk memenuhi kebetuhan jangka pendek.

"Yah, kalaupun masih terdapat berbagai kekurangan disana-sini, masih bisa kita maklumi dan untuk daat dibenahi sambil jalan. Dalam suasana kegentingan yang mendesak akibat pandemik seperti ini, kita tak mungkin menunggu hingga semuanya sempurna. Ini urusan perut dan juga imunitas ekonomi masayarak kelas bawah," tuturnya.

Sebagaimana ramai diberitakan berbagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mulai menyelidiki polemik pelaksanaan program Kartu Prakerja dari sisi persaingan usaha dan meminta penjelasan pelaksana manajemen kartu prakerja dan Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian.

Persoalan yang mendasar menurut KPPU adalah KPPU mendorong kegiatan itu seusai prinsip persaingan usaha yang sehat, serta dalam usaha ada tender dan lain-lain. 

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
berita TERKINI
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas