TRIBUNNEWS.COM - Psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel mewajarkan atas gugatan yang ditujukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pasalnya, setelah Yasonna membuat kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana karena wabah corona, kejahatan meningkat di tengah masyarakat.

Bahkan, Reza menuturkan bukan hanya residivisme saja yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Namun berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa lapas pun ditengarai akibat kebijakan asimilasi yang dibuat Yasonna Laoly.

"Kerusuhan dan perusakan di Lembaga Pemasyarakatan Sorong juga disebut-sebut terkait asimilasi itu," ujar Reza dalam keterangannya kepada Tribunnews, Senin (27/4//2020).

Baca: Program Asimilasi dan Integrasi Dinilai Meresahkan Masyarakat, Yasonna Laoly Digugat ke Pengadilan

"Di DKI ada eks-napi yang terjaring Satpol PP karena menggelandang tak tahu cara pulang," tambahnya.

Menurut Reza, akibat kebijakan asimilasi itu, saat ini pihak kepolisian harus bekerja dengan ekstra keras.

Reza yang juga menjabat Kepala Bidang Pemantauan dan Kajian Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) itu menilai wajar jika Yasonna Laoly digugat.

"Dengan dampak sedemikian rupa, masuk akal kalau Menkumham pensiun dini," terang Reza.

"Stafsus yang masih 'ingusan' saja berani mengundurkan diri, apalagi senior sekaliber menteri," lanjutnya.

Baca: Yasonna Laoly Bantah Semua Kejahatan yang Terjadi saat Ini karena Ulah Napi Asimilasi Corona

Di sisi lain, Reza juga menyampaikan, harus ada tindakan tegas dari kepolisian terkait banyaknya aksi para penjahat di tengah wabah corona.

Bahkan ia mengatakan, polisi harus mengeluarkan ultimatum mengenai hal itu.

"Ultimatum harus dikeluarkan dari polisi."

"Jika bandit beraksi, tidak ada tembakan peringatan. Langsung tembakan mematikan," jelasnya.

Yasonna Laoly Digugat 3 LSM

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah.

Hal itu terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana di tengah pandemi Covid-19 pada Kamis (23/4/2020) lalu.

Yasonna digugat oleh tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekaligus.

Di antaranya dari Yayasan Mega Bintang, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidak-adilan Independen (MAKI), dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman membenarkan, gugatan tersebut datang dari dampak kebijakan pembebasan 30.000 napi yang justru membuat warga resah.

"Di mana para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi."

"Dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona," ujar Boyamin dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2020), dikutip dari Kompas.com.

Baca: Napi Asimilasi Berulah, Yasonna Minta Jajarannya Tingkatkan Koordinasi dengan Pihak Kepolisian

Boyamin menuturkan, daftar tergugat adalah Kepala Rutan Surakarta, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan Menkumham Yasonna Laoly.

Menurut Boyamin, napi yang kembali berulah telah membuat warga di Surakarta waspada.

Akibatnya, warga Surakarta terpaksa mengantisipasi ulah napi asimilasi dengan cara beronda.

Bahkan, tak sedikit di antara mereka harus mengeluarkan biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang perkampungan.

"Untuk mengembalikan rasa aman maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotest secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)