Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin meminta Kementerian Pertanian bukan saja menjamin stok pangan aman hingga hari raya Idul Fitri nanti.

Namun, ada tindak lanjut yang sangat penting setelah ketersediaan yang cukup, yakni pola distribusi yang baik sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan stok antara daerah kota besar dan perdesaan, antara pulau Jawa dan non pulau jawa.

Menurut Akmal, manajemen stok di setiap wilayah seluruh Indonesia menjadi regulasi penting untuk memastikan jumlah stok aman secara nasional telah terdistribusi ke seluruh daerah sesuai dengan proporsi jumlah penduduk.

Baca: Bamsoet Gelar Rapid Test dan Suntik Vitamin C bagi Kader dan Keluarga Besar FKPPI

Baca: Kemenperin Diminta Libatkan Pemprov DKI soal Pemberian Izin Operasi Perusahaan di Masa PSBB

Baca: Fakta 4 Pasangan Gadis Sesama Jenis Bunuh Driver Taksi Online, Jasad Dibuang, Terungkap Motifnya

"Saya apresiasi Mentan yang telah menjamin 11 komoditas pangan nasional selama wabah Covid-19. Apalagi saat ini secara bersamaan telah menghadapi situasi bulan Ramadhan dan akan masuk momen hari raya Idul Fitri. Namun, perlu menjadi perhatian pemerintah, saat ini peternak ayam banyak menghadapi kebangkrutan, harga gula dan bawang putih menjadi polemik," kata Akmal kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Politikus PKS ini menjelaskan gula pasir, daging sapi dan bawang putih saat ini menjadi komoditas yang terus bermasalah pada persoalan harga.

Sedangkan komoditas pokok lain, lanjut Akmal, seperti beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, telur ayam, dan minyak goreng memiliki kestabilan.

Namun, ancaman distribusi ke daerah-daerah akan selalu menjadi persoalan tersendiri.

Legislator asal Sulawesi Selatan ini meminta Kementan bekerjasama dengan Bulog untuk memastikan distribusi logistik aman.

"Saat ini jasa logistik memiliki keterlambatan yang signifikan. Berbagai jasa pengiriman barang menunjukkan telah menghilangkan jaminan ketersampaian jasa sehari sampai. Ini merupakan tanda, logistik pemerintah perlu waspada bahwa di lapangan ada persoalan terkait distribusi ini," ucapnya.

"Saya berharap, distribusi komoditas pangan ini menjadi lebih baik ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Saat ini kendaraan pengangkut barang tidak lagi bersaing dengan kendaraan pengangkut orang. Jadi bila pola distribusi ini masih buruk, akan menjadi preseden yang sangat buruk pada pengelolaan negara ini," imbuhnya.

Adapun kondisi instrumen penunjang pengangkutan barang, lanjut Akmal, banyak terjadi pembatasan kendaraan berbagai moda baik darat, laut maupun udara.

"Wabah covid-19 ini selain membatasi bandara dan terminal-terminal, di pelabuhan pun banyak kapal pengangkut yang dilarang untuk bersandar," ujarnya.

Sebagai gambaran, tambah Akmal, kondisi pulau Jawa memiliki kekuatan ketahanan pangan yang merata di semua provinsi.

Namun untuk non pulau Jawa, terutama Indonesia Timur, Indeks Ketahanan Pangan-nya masuk dalam prioritas 3.

Jika distribusi pangan tidak mampu menyuplai daerah yang prioritas 3, maka akan muncul kerawanan pangan yang serius terjadi di negara ini.

"Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah wabah covid-19 ini mesti dapat ditunjang peran pemerintah pada persoalan distribusi pangan. Pemetaan pasokan dan distribusi kebutuhan pangan di area zona merah menjadi prioritas utama pemerintah terutama pada kondisi lebaran idul fitri yang berbarengan dengan wabah covid-19," pungkasnya.